Pekanbaru, Elaeis.co - Kenaikan harga pupuk non subsidi dikeluhkan oleh para petani di Riau. Meski harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terus naik, tapi persentase kenaikannya tidak bisa mengimbangi persentase lonjakan harga berbagai jenis pupuk kimia non subsidi.

Di Desa Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, misalnya, sang kepala desa yang juga seorang petani sawit, Rian Denny Setiawan, mengeluhkan kenaikan harga pupuk yang makin menjadi-jadi.

“Pupuk mutiara, misalnya, biasanya Rp 450 ribu, sekarang sudah Rp 600 ribu per sak. Petani hanya bisa pasrah, ya mau bagaimana lagi,” katanya kepada Elaeis.co beberapa hari lalu.

Dia, begitu juga petani sawit lainnya, sangat berharap bisa mendapatkan pupuk bersubsidi yang harganya lebih terjangkau. Dinas Perkebunan (Disbun) Riau diminta segera turun tangan dan menata ulang pendistribusian pupuk bersubsidi agar pasokannya lebih merata dan lebih mudah didapatkan petani.

Sayangnya, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Riau, T Ridwan Putra Yuda, mengaku, pihaknya saat ini tidak bisa berbuat banyak untuk mengontrol pendistribusian pupuk subsidi. “Kami terkendala anggaran,” katanya kepada Elaeis.co.

Menurutnya, saat ini anggaran untuk pengawasan dan pendistribusian pupuk subsidi masih dipegang oleh Dinas Pertanian Riau.

“Kami sudah urus tahun kemarin supaya anggarannya dipisahkan karena dinasnya juga sudah pisah, namun sampai tahun 2021 dan 2022 masih dialokasikan di Dinas Pertanian,” jelasnya.

“Laporan pupuk bersubsidi untuk bidang perkebunan juga masih bergabung di sana. Jadi semua pengurusannya mereka yang pegang,” imbuhnya. 

Meski begitu, menurutnya, Disbun Riau saat ini tengah berupaya mendapatkan anggaran dari pos lain sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk subsidi supaya tepat sasaran. 

“Sekarang kami tidak bisa ikut apa-apa. Tapi kami sudah usulkan, untuk tahun 2023 minimal ada dana pengawasan untuk kami di APBD. Kami juga sedang upayakan dapat dana dari APBN,” tutupnya.