Rengat, elaeis.co - Petani kelapa sawit swadaya anggota Asosiasi Sawitku Masa DepanKu (Samade) Kabupaten Indragiri Hulu (inhu), Provinsi Riau, kelimpungan mencari solusi biaya perawatan kebun. Biaya operasional tinggi, sementara pemasukan jauh berkurang.

Ketua DPD Samade Inhu, Gundra Irawan, mengaku kerap menerima keluh kesah dari petani swadaya terkait biaya pemupukan yang terus membubung. Sudah berbulan-bulan petani protes namun belum ada tanda-tanda harga pupuk kimia bakal turun.

Menurutnya, para petani sangat menyadari perawatan kebun tak bisa dikesampingkan karena akan berakibat fatal terhadap hasil panen. 

"Soal pupuk, petani sudah kehabisan kata-kata memohon kepada pemerintah. Tapi sepertinya tak ada yang mendengar, dan sampai sekarang apa penyebab naiknya kebutuhan tersebut belum terungkap dengan jelas," katanya kepada elaeis.co, kemarin.

"Aparat penegak hukum infonya sedang mengusut yang namanya mafia pupuk, kenapa lambat mengungkapkan pelakunya? Tidak secepat saat dalam mengusut kasus minyak goreng," tambahnya. 

Menurutnya, beratnya beban petani memenuhi kebutuhan pupuk tak lepas dari murahnya harga tandan buah segar (TBS) sawit.

"Pihak pabrik kelapa sawit tidak patuh pada harga yang ditetapkan pemerintah lewat Dinas Perkebunan Riau yang dikeluarkan sepekan sekali. Sayangnya dinas terkait lemah mengawasi sehingga pelaku usaha tetap mematok harga TBS semena-mena," katanya.

Dia lantas mencontohkan masyarakat di wilayah Kecamatan Peranap yang sudah beberapa pekan terpaksa menerima harga TBS yang jauh di bawah ketentuan. Dinas Perkebunan Riau mengeluarkan edaran penetapan harga sawit tertinggi pada periode 15 sampai 21 Juni 2022 sebesar Rp 2.726,70/kg. Akan tetapi di lapangan, korporasi menetapkan harga sebesar Rp 1.650/kg.

"Selisihnya sangat jauh, bagaimana mau menyisihkan uang penjualan buah sawit untuk biaya pemupukan? Belum lagi upah pekerja tidak pernah turun. Kalau dikalkulasi, pemilik kebun bukannya untung malah buntung," ujarnya.