Aceh, elaeis.co - Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru untuk menyelesaikan permasalahan kelapa sawit, terutama dari sisi ekspor CPO yang masih tersendat-sendat. Kebijakan itu yakni meniadakan pungutan ekspor yang diperkirakan ratusan dolar tiap ton-nya. Artinya untuk ekspor perusahaan tidak lagi dipungut biaya selama dua bulan kedepan.

Kebijakan ini mendapat respon positif dari petani. Seperti yang diutarakan Sekretaris DPW APKASINDO Aceh, Fadhli Ali. Menurutnya petani akan menyambut baik bahkan mengapresiasi kebijakan ini. Sebab jika ekspor lancar, maka serapan TBS petani ke PKS akan semakin tinggi pula.

"Harusnya kebijakan nyata yang berpihak pada kepentingan petani ini sudah harus dilakukan 1 bulan setelah keran ekspor dibuka kembali. Tapi sekali lagi kami sangat hargai kebijakan ini," ucapnya kepada elaeis.co, Jumat (15/7).

Diceritakannya, harga TBS saat ini sudah sangat memprihatinkan terutama ditingkat petani swadaya. Sementara petani tidak bisa berbuat banyak. Memang harus pemerintah turut andil dengan menghadirkan kebijakan kebijakan yang pro terhadap petani tadi 

"Situasi sekarang berkaitan dengan anjlok yang amat sangat drastis harga TBS pada tingkat petani, memang tidak bisa diatasi dengan kebijakan normal atau yang biasa-biasa," paparnya.

Dengan demikian, ia menilai kebijakan penghilangan PE selama dua bulan kedepan yakni Agustus-September sangat tepat. Ini akan mengoreksi harga TBS kembali bergerak naik secara cepat.

"Saat ini di Aceh misalnya pada tingkat petani TBS dihargai Rp 500/kg. Saya Optimis kebijakan ini akan membuat harga pengusaha/eksportir akan bersemangat mengekspor CPO dan petani akan kembali bersemangat bekerja mengurus kebun," tandasnya.

Untuk diketahui, penghilangan pungutan ekspor itu akan berdampak pada kembalinya harga CPO maksimal menjadi USD240 pada Agustus September. Kemudian menjadi USD1500 pada bulan Oktober.

Dampaknya juga akan terjadi penurunan saldo BPDPKS sebesar Rp17,5T (skema optimis) dan Rp11,8T (skema pesimis) dibandingkan dengan tarif existing, sehingga Saldo masih positif Rp24,OT (optimis) dan Rp20,3T (pesimis). Kemudian pada tahun 2023 saldo BPDPKS akan turun sebesar Rp35,7T (skema optimis) dan Rp22T (skema pesimis) dibandingkan dengan tarif existing. Adapun saldo di tahun 2023 menjadi sebesar Rp6,3T (optimis) dan Rp7,8T (pesimis). 

Pemberlakuan tarif PE USD0 selama 2 bulan bertujuan untuk mempercepat ekspor sehingga membuat harga TBS lebih cepat naik ke arah Rp1600.