Tebo, elaeis.co - Pemerintah lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 tahun 2022 menolkan pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya hingga akhir Agustus 2022.

Kebijakan tersebut diharapkan akan mempercepat ekspor produk sawit yang anjlok akibat kebijakan larangan ekspor bulan Mei lalu. Dan pada akhirnya harga TBS akan terkerek naik.

Meski sebagian kalangan optimis, namun Ketua DPD Apkasindo Kabupaten Tebo, Rifai Badri, pesimis maksud itu akan kesampaian.

"Menurut saya kebijakan itu belum bisa membuat harga TBS serta merta naik, sebab hanya berlaku sampai akhir Agustus," katanya kepada elaeis.co, Senin (18/7). 

Rifai memperkirakan, belum semua tangki penampungan CPO yang ada di PKS bisa terkuras semua dalam kurun waktu satu setengah bulan ke depan. Lalu pada September 2022 PE kembali berlaku dengan angka yang lebih tinggi. 

"Dan hal itu nanti menjadi alasan bagi PKS untuk tetap membeli TBS petani dengan harga di bawah ketetapan dari disbun. Kecuali PE dicabut permanen, baru bisa pengaruh ke harga TBS," ujarnya. 

Dia bahkan menilai PE 0 persen itu kebijakan setengah hati. "Hanya untuk mengalihkan opini petani yang sedang sangat kecewa kepada pemerintah," ucapnya.

"Tapi saya berharap pandangan saya ini tidak 100% benar. Semoga kebijakan yang trial and error tersebut dapat memperbaiki harga TBS," imbuhnya.