Sampit, elaeis.co – Wakil Gubernur Provinsi Surat Thani, Thailand, beserta jajaran dan perwakilan dari kelompok tani kelapa sawit di Surat Thani, melakukan studi sharing model penerapan sertifikasi kelapa sawit berbasis yurisdiksi di Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (kalteng).

Pada kesempatan itu Bupati Seruyan, Yulhaidir, menjelaskan bahwa Kabupaten Seruyan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kebun kelapa sawit yang luas di Provinsi Kalteng.

"Total luas perkebunan kelapa sawit mencapai 30.528 hektare yang tersebar di 8 dari 10 kecamatan yang ada. Kontribusi ekonomi sawit untuk Kabupaten Seruyan sangat signifikan, terutama bagi petani dan memberikan efek domino bagi ekonomi lokal," katanya melalui keterangan resmi Diskominfosandi Seruyan, kemarin.

Menurutnya, kontribusi itulah yang meyakinkan Pemkab Seruyan bahwa tidak ada cara lain untuk memastikan produksi komoditas berjalan baik selain melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan kewilayahan atau yurisdiksi, Seruyan ingin membawa target keberlanjutan sebagai milik dari semua pihak dengan dipimpin oleh pemerintah daerah sebagai pengarah sekaligus otoritas yang memfasilitasi tercapainya target bersama dengan dukungan kebijakan. Melalui pendekatan ini juga, pemerintah daerah menjamin seluruh produser di wilayah yurisdiksi Seruyan melaksanakan praktik perkebunan sawit sesuai dengan prinsip dan kriteria berkelanjutan.

Di pertemuan itu Yulhaidir juga menjelaskan langkah-langkah yang telah ditempuh, peraturan maupun surat keputusan yang diterbitkan, serta kendala yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan. Capaian yang telah diperoleh sebagai bagian dari tahap menuju sertifikasi yurisdiksi, diantaranya adalah pendampingan sertifikasi RSPO petani swadaya, pembentukan ICS Tunggal Kabupaten, serta adanya rencana kerja yang akan dilakukan untuk mencapai tahap demi tahap sertifikasi yurisdiksi, dipaparkannya dengan lengkap.

Selaku Ketua Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), dia mempunyai salah satu target utama yaitu mendorong tata kelola sawit yang makin baik melalui proses kerja sama erat antara berbagai pihak.

"Kabupaten penghasil kelapa sawit akan membantu pemerintah pusat untuk melengkapi data-data terkait industri sawit. Antara lain jumlah dan luas perusahaan besar kelapa sawit, data luas kebun masyarakat atau petani plasma, jumlah PKS, jumlah penduduk atau kepala keluarga penerima manfaat kelapa sawit, dan data lainnya guna inventarisasi masalah tata kelola sawit," sebutnya.