Jakarta, elaeis.co - Dibukanya kembali keran ekspor bahan baku dan minyak goreng sejak 23 Mei 2022 lalu tidak serta merta membuat industri kelapa sawit kembali normal, terutama dari sisi harga tandan buah segar (TBS) masyarakat. Saat ini harga TBS justru terus mengalami penurunan harga di wilayah sentra kelapa sawit.

Seperti di wilayah Riau yang kembali turun dan hanya bertengger di angka Rp 2.571,31/kg Minggu ini. Salah satu penyebabnya karena sejumlah perusahaan tidak melakukan ekspor CPO.

Ketua Umum DPW Aspek-PIR Setiyono saat berbincang bersama elaeis.co mengatakan kondisi ini sesuai dengan prediksinya beberapa waktu lalu, bahwa untuk memulihkan kembali ke situasi normal, industri kelapa sawit membutuhkan waktu.

"Harga di Riau memang turun terus menerus. Sementara saat ini produksi kebun masyarakat sedang meningkat," kata dia, Rabu (8/6).

Diceritakannya, dibandingkan periode lalu produksi kelapa sawit masyarakat meningkat hingga dua kali lipat periode ini. Dimana yang bisanya dalam 2 hektare hanya menghasilkan 1 ton kelapa sawit, saat ini sudah mencapai 2 ton.

"Dalam kondisi ini tentu petani harus lebih sabar," bebernya.

Menurutnya, kebijakan penutupan ekspor beberapa waktu lalu sangat berdampak terhadap pasar ekspor internasional. Meski telah dibuka, saat ini diperkirakan jalur ekspor itu tersendat.

"Mudah-mudahan perusahaan yang tidak ekspor karena pembeli CPO yang berkurang atau kontrak CPO yang terputus, bukan karena ada permainan dari perusahaan," kata dia. 

Dalam kondisi saat ini, menurut Setiyono pemerintah harus lebih jeli. Bahkan pemerintah perlu turun ke lapangan untuk melihat kondisi di sejumlah perusahaan.

Bahkan kalau bisa bukan hanya melihat kondisi, pemerintah juga harus melakukan pengawasan dan pengontrolan yang lebih ketat. Sehingga industri kelapa sawit di Indonesia dapat kembali normal.

"Berkaca dari kondisi saat ini, seharusnya pemerintah membuat kebijakan, untuk mensejahterakan masyarakat, bukan justru menambah sengsara masyarakat," kata dia.

"Untuk kembali ke kondisi normal, saya rasa masih membutuhkan waktu. Terlebih ada lagi kebijakan DMO dan DPO yang diberlakukan pemerintah. Tentu ini akan berdampak kembali sampai ke lini petani. Jadi petani kembali menjadi korban," tandasnya.