Jakarta, Elaeis.co - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dyah Roro Esti mengusulkan pembubaran Komisi VII DPR setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melebur Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Dyah menyampaikan peleburan itu membuat kemitraan Komisi VII dengan Kemenristek hilang secara otomatis. Dengan begitu, Komisi VII hanya punya satu mitra pemerintah, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Saya rasa lebih baik Komisi VII dibubarkan saja. Lebih baik kita digabungkan dengan komisi lain saja," kata Dyah pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (6/5).

Dalam rapat tersebut, Dyah juga memberikan opsi lain jika tak dibubarkan yakni menarik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai mitra Komisi VII.

Dia mengusulkan hal tersebut, karena Komisi VII turut aktif terlibat dalam upaya peratifikasian Perjanjian Paris dan membuat UU Nomor 6/2016. Menurutnya, kemitraan dengan KLHK dapat membuka ruang bagi Komisi VII melakukan pengawasan.

"Kami saat ini merasa sangat kesulitan dalam memonitor implementasi UU tersebut mengingat ketika kita membahas gas rumah kaca ini tidak hanya berkaitan dengan sektor energi saja, tapi juga sektor kehutanan hingga sektor limbah," ujar anggota DPR yang terpilih dari dapil Jawa Timur X (Lamongan dan Gresik).

Dyah pun memohon kepada pimpinan DPR RI untuk mempertimbangkan usulan-usulannya. Dia menilai posisi Komisi VII DPR saat ini sangat tidak optimal karena hanya punya satu mitra di pemerintahan.

"Saya mohon sekali pertimbangan dari pimpinan DPR untuk dapat menambah mitra yang tentunya cocok untuk Komisi VII baik di sektor energi, lingkungan, ataupun ristek," ujar perempuan kelahiran 1993 tersebut. Dikutip dari CNN Indonesia

Diketahui, KLHK saat ini merupakan mitra kerja dari Komisi IV DPR RI. Selain KLHK, Komisi IV juga bermitra dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengubah nomenklatur sejumlah kementerian. Dia mendirikan Kementerian Investasi. Lembaga baru itu dipimpin oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Selain itu, Jokowi juga melebur Kemendikbud dengan Kemenristek. Lembaga itu saat ini bernama Kemenristekdikbud dan dipimpin oleh Nadiem Makarim.

Di saat yang sama, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terpisah dari Kemenristek. Badan itu berdiri langsung di bawah presiden dan dipimpin Laksana Tri Handoko.