Pekanbaru, elaeis.co - Gubernur Riau, Syamsuar, mengaku prihatin dengan kondisi yang dialami petani kelapa sawit akibat larangan ekspor CPO yang diberlakukan pemerintah pusat. Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani anjlok di mana-mana karena tangki CPO di pabrik kelapa sawit (PKS) penuh.

Sebagai respon atas situasi itu, Syamsuar mengaku telah mengirim surat langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar meninjau ulang kebijakan larangan ekspor CPO tersebut atau mencabutnya. 

"Sudah kami kirimkan surat," kata Syamsuar dalam rapat bersama seluruh bupati/walikota se-Provinsi Riau serta asosiasi pengusaha dan pekebun sawit di Pekanbaru, Selasa (17/5) siang tadi. 

Pada rapat tersebut, Syamsuar juga membacakan sejumlah poin yang ada dalam suratnya kepada presiden. Yang paling utama adalah meminta agar larangan ekspor itu ditinjau atau dicabut mengingat penurunan harga TBS yang sudah terlalu dalam. 

"Laporan dari pengusaha tadi, lebih kurang 2 minggu kalau tidak ada perubahan kebijakan, maka tangki timbun akan penuh dan tidak bisa produksi, tidak bisa membeli TBS. Itu yang tidak kami harapkan," ujarnya.

Kondisi saat ini dinilai sangat merugikan bagi pelaku usaha sawit maupun petani.

"Jadi aspirasi pengusaha dan petani sudah kami sampaikan ke Pak Presiden melalui surat itu," ujarnya. 

Dikatakannya, saat ini pemerintah pusat juga tengah membahas persolan anjloknya harga TBS. Dia berharap kebijakan baru dapat segera diambil dan tidak merugikan para petani dan pengusaha sawit.

"Kita sama-sama berharap pemerintah pusat bisa mengambil keputusan yang menguntungkan masyarakat kita," pungkasnya.