Pontianak, elaeis.co - Merespon sejumlah persoalan terkait ketersediaan benih sawit dan komoditas unggulan lainnya, Dinas Perkebunan dan Peternakan (disbunnak) Provinsi Kalimantan Barat (kalbar) menggelar Pertemuan Koordinasi Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Perkebunan.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan disbun dan para produsen benih perkebunan dari 14 kabupaten/kota se-Kalbar. Disbunnak Kalbar juga menghadirkan narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Ssatu Pintu Provinsi Kalbar untuk topik Sistem Perizinan pasca UU Ciptaker yakni OSS Berbasis Resiko, dan Direktorat Jenderal Perkebunan (ditjenbun) Kementerian Pertanian terkait topik kebijakan bidang perbenihan.

Kepala Disbunnak Kalbar, Ir Muhammad Munsif MM, dalam pertemuan itu meminta agar Ditjenbun mangakomodir keluhan para calon produsen benih terkait upload persyaratan UKL UPL dalam proses tahapan OSS yang dinilai memberatkan.

"Juga kendala proses penerbitan SP2BKS yang saat ini ditarik seluruhnya jadi kewenangan pusat dan hanya bisa dimohon melalui aplikasi OSS- RB," katanya melalui keterangan resmi Disbunnak Kalbar.

Dia berharap Ditjenbun melalui Direktorat Perbenihan segera memberikan solusi lewat koordinasi dengan Pusat Perizinan Kementan dan BKPM agar kendala dan keluhan tersebut dapat diatasi.

"Kami juga menekankan kepada para produsen untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya dalam penyediaan benih perkebunan yang unggul, bermutu dan bersertifikat dengan fokus prioritas memenuhi kelangkaan pasokan bibit sawit siap salur yang dikeluhkan para pekebun yang menerima hibah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) se-Kalbar," ucapnya.