Sebenarnya, kata Muti pula, dari tahun 2010 pemerintah telah berupaya menghadirkan sederet kebijakan untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada tadi supaya paduserasi. Bahkan sejumlah peraturan presiden turut mewarnai kebijakan itu.

Tapi sayang, hingga Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang diharapkan bisa menyelamatkan investasi disahkan, persoalan masih tetap saja ruwet, cenderung stagnan.

"UUCK nya punya semangat penyelesaian masalah, tapi tidak turun pada peraturan turunannya. Makanya saya tertarik melakukan penelitian terkait hal tersebut," ujarnya.

Ia menilai, jika dilihat dari produktivitas perkebunan sawit rakyat yang masih rendah, maka seharusnya segera dilakukan replanting melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Tapi apa yang terjadi, target PSR setiap tahun rata-rata tidak lebih dari 50%, hal ini dikarenakan tumpang tindihnya regulasi terkait legalitas lahan yang dipersyaratkan pemohon PSR dan banyaknya kementerian dan lembaga yang masing-masingnya memiliki anak persyaratan tersendiri” kata Muti lagi.

Rangkaian panjang penelitian ini telah menghasilkan harapan baru sektor perkebunan sawit Indonesia, yaitu melalui novelty penelitian BOSI tadi. Lembaga ini akan menjadi satu-satunya yang mengurusi sawit, mulai dari hulu sampai hilir, termasuk tentang konsep satu harga minyak sawit melalui Bursa CPO Indonesia, ICDX.

Hal yang paling penting lainnya adalah, terkait ke isu-isu sawit global, nantinya akan terintegrasi di bawah institusi BOSI. Intinya BOSI akan menjadi ‘dirigen’ semua terkait sawit, dalam dan luar negeri.

BOSI akan bersinergi langsung dengan semua stakeholder sawit atau akan menjadi wali data bagi semua pelaku usaha sawit di Indonesia. Dalam perjalanannya juga akan menerapkan mekanisme akuntabilitas dan transparansi serta standar kredibilitas yang tinggi.

Muti sangat yakin BOSI bukan hanya memberi kepastian usaha sektor sawit, tapi juga pemerintah (negara) akan menerima manfaat yang jauh lebih banyak dari saat sekarang ini, terkhusus kepastian data dan pemasukan negara.

Data yang akurat dalam satu institusi ini (BOSI) akan mempermudah negara untuk melakukan perhitungan pemasukan negara secara akurat, yang pasti pemasukan negara akan bertambah karena adanya BOSI ini.

"Tapi lembaga ini baru akan bisa berjalan kalau mendapat dukungan langsung dari Presiden Prabowo. Sebab BOSI diharapkan berada langsung di bawah Presiden," ujar Muti berharap.  

Tak berlebihan sebenarnya bila Muti punya harapan besar Presiden Prabowo segera melirik idenya itu. Sebab, apapun ceritanya, sawit telah menjadi ikon negara sejak lebih dari satu dekade terakhir.

Tak hanya menghidupi lebih dari 20 juta keluarga masyarakat Indonesia dan 16,5 juta pekerja yang menggantungkan ekonomi keluarga dari sektor sawit, tapi juga telah muncul sebagai penyetor devisa terbesar, mencapai USD65 miliar setahun.

Angka ini belum termasuk peran sawit menghemat devisa impor minyak fosil yang diperkirakan lebih dari Rp400 triliun. Dan yang pasti, energi hijau dari kemandirian energi juga akan menurunkan emisi karbon hingga 32 juta ton per tahun.

Tampaknya, BOSI memang patut mendapat dukungan Presiden Prabowo, dan semua pihak terkait.