Jambi, elaeis.co - Kabupaten Bungo merupakan salah satu wilayah sentra kelapa sawit di Provinsi Jambi. Sepanjang 2022 ini program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) BPDPKS baru berjalan tidak sampai 50% di wilayah itu.

Ketua DPD APKASINDO Bungo, Suryanto mengatakan, target PSR tahun ini di Bungo mencapai 2.000 hektare. Namun yang terealisasi baru sekitar 700 hektare saja.

"Banyak kendala PSR di tempat kita ini. Sehingga menjadi penghambat lajunya program tersebut," ujarnya saat berbincang bersama elaeis.co, Senin (26/9).

Kendala tersebut terutama dari sisi persyaratan pengajuan yang dinilai belum lengkap. Dimana persyaratan ini dikeluhkan petani lantaran berubah-ubah seiring dengan bergantinya regulasi yang ditetapkan pemerintah.

"Dulu hanya keterangan dari dinas pertanahan dan beberapa syarat saja. Sekarang harus pula ada keterangan lahan tersebut bebas dari gambut. Padahal daerah kita ini bukan daerah gambut," rutuknya.

Persoalan juga muncul lantaran adanya syarat bahwa lahan harus bebas dari kawasan hutan. Sementara kata Suryanto, hampir seluruhnya petani memiliki sertifikat hak milik lahan. Sebab mayoritas masyarakat adalah warga transmigrasi.

Sementara untuk membuat surat keterangan bebas dari kawasan hutan ini, petani justru harus mengurusnya ke Provinsi Bangka Belitung. Sebab titik koordinat lahan milik petani itu masuk wilayah 13 yang dimonitor oleh Balai Penetapan Kawasan Hutan (BPKH) Pangkal Pinang.

"Ini yang harus dilengkapi petani. Sementara mengurus syaratnya tentu membutuhkan waktu. Jadi kita petani pesimis target itu tercapai," katanya lagi.

Maka itu, menurutnya berbicara mengenai biaya dukungan dana PSR sebanyak Rp30 juta/hektare itu, petani di Bungo seperti mendapatkan buah simalakama. Sebab jika diambil kurang, tidak diambil rugi.

"Petani bisa apa, dana itu hanya cukup sampai penanaman saja. Untuk perawatan petani musti cari pinjaman. Bagaimana tidak pupuk saja di wilayah kita ini sampai Rp600 ribu/karungnya. Belum lagi komponen perawatan lainnya. Tapi ya mau tidak mau petani harus terima," bebernya.

"Harapan petani saat ini pemerintah cepat mencari solusi untuk kondisi petani di Kabupaten Bungo ini," imbuhnya.