Palembang, elaeis.co - Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dinilai Muhammad Yunus akan lebih cepat tercapai targetnya jika dikelola langsung oleh satu intansi pemerintah saja. 

Hal ini diungkapkan Yunus menanggapi pernyataan Mentri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo yang meminta pengelolaan dana PSR diserahkan kepada Kementrian Pertanian usai ada desakan Komisi IV DPR RI terkait kebijakan PSR tersebut.

Sekretaris Apkasindo Sumsel Yunus mengaku setuju jika hal tersebut terjadi. Sebab ia menilai Kementan akan lebih fokus lataran langsung berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Semakin fokus maka seluk beluk permasalahan akan PSR akan segera mendapatkan respon.

"Jangankan dananya seluruh proses seharusnya dikelola oleh satu pintu instansi saja (Kementan). Nah saat ini kan justru banyak yang berkecimpung dalam pengelolaan itu. Ada Kemenkue, Industri Perdagangan dan sebagainya. Jadi tidak tepat jika terlalu banyak yang mengatur," ujarnya kepada elaeis.co, Selasa (19/4/2022).

Ceritanya, dulu BPDPKS yang saat ini mengelola PSR, dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan produk komoditi khusus kelapa sawit. Namun kata Yunus saat ini kesannya justru lebih condong dari perkebunan kelapa sawit 

"Tujuannya dulu gitu, ingat saya saat sosialisasi itu. Sekarang kok semakin fokus dengan biodiesel bukan justru ke perkebunannya," 

"Nah kalau menurut kita harus dikembalikan tujuan awal yakni lebih fokus mengembangkan perkebunan kelapa sawit,"imbuhnya.

Misalnya lebih mengarah pada tujuan awal. Contohnya sarana dan prasarana. Saat ini kata Yunus tidak sedikit infrastruktur perkebunan kelapa sawit yang hancur dan tidak mendapat perhatian.

Petani masih banyak yang melangsir hasil kebun menggunakan sepeda motor lantaran mobil tidak bisa masuk. Kemudian ada juga yang masih pakai sampan dan sebagainya.

"Ini kan seharusnya mendapat sorotan. Kemudiaan penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia. Bukan justru lebih condong ke biodiesel yang malah belum jelas manfaatnya. Jadi alangkah baiknya duit dari petani dikembalikan untuk membangun perkebunan petani," tandasnya.

Senada dengan Yunus, Ketua Umum Aspekpir Indonesia, Setiyono juga mengatakan setuju dengan hal tersebut.

Menurut Setiyono seharusnya pengelolaan memang dilakukan oleh Kementan. Sebab kewenangannya lebih luas.

"Sebetulnya seharusnya seperti itu. Sebab sumber duit dari petani kalau yang mengatur lain kan susah," terangnya.

Lanjutnya, jika pengelolaan PSR yang saat ini menjadi tanggung jawab BPDPKS itu diatur oleh Kementan maka akan lebih leluasa dalam alokasi anggarannya. Sebab berasal dari petani kelapa sawit, maka menurut Setiyono seharusnya kembali lagi ke perkebunan kelapa sawit.

"PSR saat ini alokasi anggarannya kecil. Malah jauh di bawah alokasi untuk biodiesel yang notabenenya adalah para pengusaha. Kalau mengarah ke Kementan kami selaku petani setujulah," tegasnya.

"Kan istilahnya yang mengatur bapaknya sendiri. Kalau kementrian Keuangan kan bukan bapak kita. Hanya mau mungut tidak mau mengeluarkan," imbuhnya.