Jakarta, Elaeis.co - Banyak petani, terutama yang kebunnya diklaim masuk dalam kawasan hutan, tak bisa mendapatkan bantuan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dewan Pakar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Wayan Supadno, meminta BPDPKS meninjau kembali program PSR.

"BPDPKS harusnya mawas diri. Dapat Rp71 triliun tahun 2021, itu pungutannya dari petani sawit tanpa terkecuali, termasuk yang kebunnya di dalam kawasan hutan," kata Wayan.

Wayan mengatakan, dengan regulasi yang ada saat ini, mustahil bagi petani yang kebunnya berada di dalam kawasan hutan untuk mengakses bantuan PSR. 

"Kebun saya juga ada sebagian di dalam kawasan hutan, memangnya kenapa? Nyatanya dipotong juga. Tapi saya percaya diri, karena di samping kebun saya ada tempat pembuangan akhir sampah dan lokasi transmigrasi, semuanya HPK. Ada kantor camat di sana, kantor desa, ada sekolah, ribuan penduduk tanahnya sudah SHM, tapi kawasan hutan. Ini harus dievaluasi, jangan petani terus yang disudutkan," kritiknya.

Wayan juga mengusulkan kepada BPDPKS untuk menghapus program PSR ini karena sulit dijangkau petani. Menurutnya, program PSR sebaiknya diganti dengan penyediaan bibit unggul gratis.

"Kalau memang BPDPKS, APKASINDO, Ditjenbun, merasa risih karena produktivitas CPO kita kalah dengan Malaysia karena kondisi petani sawit, perbaikilah benihnya. Gratiskan. Tidak usah pakai PSR bila perlu," usulnya. 

Menurutnya, bagi-bagi bibit gratis merupakan langkah jitu untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit petani. Dia yakin produksi CPO Indonesia akan meningkat drastis dengan bantuan bibit unggul ini.

"Kita anggaplah anggaran PSR itu 3 triliun, belikan itu benih sawit legal dari PPKS, atau dari mana saja, bagikan gratis. Sebentar lagi sudah tidak ada orang jualan benih palsu. Otomatis, tiga tahun lagi produktivitas petani akan melonjak tajam. Kalau dulu produksinya hanya 14 ton, 3 tahun lagi bisa 20 sampai 28 ton," pungkasnya.