Tembilahan, Elaeis.co - Realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sampai saat ini masih nihil. Padahal, pemerintah pusat menargetkan peremajaan sawit di daerah tersebut seluas 2.000 hektar. 

Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Inhil, Dr Mulono Apriyanto menyebutkan, mandegnya PSR disebabkan kebanyakan kebun sawit milik petani swadaya di Inhil berada di kawasan hutan.

"Permasalahannya adalah hampir 80 persen lahan pekebun swadaya kita itu di kawasan. Jadi ya kita harus selesaikan dulu masalah kawasan ini. Dan wajar masih nol persen," kata Mulono kepada Elaeis.co, Senin (13/12). 

Menurutnya, kebun yang masih berpeluang ikut PSR hanya yang 20 persen lagi. "Itulah sekarang yang mau dipacu, yang 20 persen di luar kawasan ini. Di akhir 2021 ini rekomtek dari Dirjenbun diperkirakan sudah turun dan 2022 nanti sudah ada yang jalan PSR-nya," katanya. 

Akademisi di Universitas Islam Indragiri itu menambahkan, hampir semua kebun yang berada dalam kawasan hutan itu merupakan lahan gambut. 

"Tapi bukan berarti kita tidak bisa membuat solusi. Kita akan tetap berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyelesaikannya. Ini yang menjadi fokus kita sekarang untuk diselesaikan," ujarnya. 

Mulono mengakui bahwa petani sawit yang mengajukan peremajaan melalui program PSR di tahun 2021 ini tak banyak. Namun dia juga berkomitmen untuk terus mendukung dan menyukseskan program strategis itu. 

"Tahun ini yang mengajukan PSR hanya sekitar 200 hektar, itu sudah clear semua dan tinggal menunggu rekomtek Dirjenbun. Yang pasti kita tetap komit akan mengejar target PSR untuk tahun 2022 dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku," tukasnya.