https://www.elaeis.co

Berita / PSR /

PSR Rp60 Juta, APKASINDO Aceh: Seluruh Biaya Tercover!

PSR Rp60 Juta, APKASINDO Aceh: Seluruh Biaya Tercover!

Ilustrasi-petani kelapa sawit di Kabupaten Siak, Riau. (Sahril/Elaeis)


Aceh, elaeis.co - Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) diusulkan untuk ditambah menjadi Rp60 juta per hektare. Usulan ini sudah disepakati BPDPKS dan kini hanya menunggu persetujuan dari komite pengarah yakni meliputi menteri diketahui Menko Perekonomian.

Menurut Sekretaris DPW APKASINDO Aceh, Fadhli Ali usulan itu sangat bagus jika mendapatkan persetujuan. Sebab anggaran biaya Rp60 juta itu menurutnya bisa memenuhi semua kebutuhan dalam PSR.

"Kalau sebesar itu, bisa membuat seluruh biaya tercover," kata dia kepada elaeis.co, Selasa (23/8).

Salah satunya lanjut Fadhli, dapat mendukung kemampuan petani untuk memaksimalkan perawatan kebun dan mengembangkan tanaman intercropring. Sebab saat ini harga kebutuhan kebun seperti pupuk dan pestisida masih menjulang tinggi.

Di Provinsi Aceh, harga pupuk terpantau meroket sampai 300%. Sementara harga tandan buah segar baru mulai bergerak naik.

"Harga pupuk di sini lebih tinggi ketimbang daerah lain. Karena terpengaruhi letak geografis yang terletak paling ujung. Sehingga transportasi dan pendistribusian membutuhkan waktu dan biaya yang lebih," ujarnya. 

Bagi petani tidak ada cara untuk mensiasati kemahalan pupuk ini. Sebab menggunakan pupuk kandang atau pupuk alami lainnya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Akibatnya dalam melakukan perawatan, petani hanya melakukan sebisa dan seadanya saja. Jika semua hanya biasa saja, maka hasilnya pun juga tidak akan baik. Jumlah serta kualitasnya pasti akan menurun.

Dari informasi yang didapat Fadhli, saat ini harga Pupuk Urea sekitar Rp550 ribu per 50kg, KCL Rp950 ribu per 50kg, TSP Rp900 ribu per 50kg, Borax Rp1,5 juta per 25kg dan Racun Rumput Rp120 ribu per liter.

"Kita berharap pemerintah segera mencari solusi agar kondisi ini tidak berlarut-larut. Seba jika petani sudah putus asa dan membiarkan kebunnya, maka pemerintah akan kesulitan mendapatkan CPO sebagai bahan baku beragam produk," tandasnya.

Komentar Via Facebook :