Sergai, elaeis.co - Darma Wijaya kelihatan sumringah setelah menengok tanaman-tanaman baru itu telah menghijau. Wajah lelaki 48 tahun ini semakin berbinar setelah sampai di lokasi launching Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Badagai (Sergai), Sumatera Utara (Sumut).

Di desa itu November 2017 lalu, Presiden Joko Widodo menanam pohon kelapa sawit di lahan seluas hampir 6 hektar. 

Tanaman yang sekarang sudah berbuah itu, bagian dari 50 hektar PSR tahap pertama yang tersebar di beberapa kecamatan di Sergai. 

"Alhamdulillah, masyarakat sangat senang PSR ini ada. Hal yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Bantuan Rp 25 juta per hektar yang disalurkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu, bukan sedikit, lho. Itulah makanya, asal saya ketemu dengan masyarakat itu, ujung-ujungnya mereka selalu bilang, terimakasih Pak Jokowi," cerita Wakil Bupati Sergai ini kepada elaeis.co, Selasa pekan lalu. 

Bagi ayah tiga anak ini, PSR di Sergai punya kesan tersendiri. Sebab dari awal, Darma ikut masuk kampung keluar kampung mensosialisasikan program ini biar masyarakat lekas percaya. 

Soalnya di Sergai, semua petani yang disodori PSR itu, petani swadaya. Tidak gampang mereka percaya dengan omongan dana hibah itu, apalagi nilainya besar.  

"Dibantu teman-teman dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan tim Dinas Pertanian kami, sampai saat ini sudah 700 hektar lahan petani yang sudah di-PSR di enam kecamatan. Ini berarti, sudah Rp17,5 miliar duit dari pusat yang dinikmati oleh masyarakat Sergai," Darma tersenyum.

Dan saat ini kata Darma, sudah ada pula sekitar 500 hektar usulan baru. Ada yang sudah mendapat rekomendasi teknis, ada pula yang sedang dalam proses.

"PSR ini akan terus kami kebut. Apalagi nilai bantuan per hektarnya sekarang sudah Rp30 juta. Ini kesempatan emas buat masyarakat kami yang memang sedang membutuhkan. Masa bantuan kayak begini enggak maksimal kita manfaatkan, rugilah. Semakin banyak kebun petani diremajakan, semakin besarlah aset petani Sergai ke depannya. Itu pula makanya Dinas Pertanian kita maksimalkan. Petani dikawal terus," ujar Darma.  

Bahtera sendiri tak menampik kalau peran Pemkab Sergai sangat besar kepada petani, khususnya untuk pemetaan lahan masyarakat. 

"Polygon lahan, Dinas Pertanian Sergai yang bikin. Kami benar-benar disupport. Pak Darma sendiri yang turun tangan," katanya. 

Uniknya, di Sergai tidak ada kebun masyarakat yang hamparannya luas layaknya kebun petani eks plasma. Poktan Mandiri Jaya di Kecamatan Kotarih misalnya. Lahan PSR nya yang 106,75 hektar, menyebar di sejumlah desa.

"Kondisi seperti ini justru membikin kami kian akrab, kompak. Semua yang terkait tanaman, kami diskusikan lewat whatsapp group. Termasuk pencatatan segala hal yang berkaitan dengan tanaman. Soalnya kelak kami akan mengurus Sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Kami bersyukur Pemkab Sergai sangat mendukung petani," cerita Bahtera Barus saat menemani elaeis.co meninjau hamparan kebun mereka itu.    

Ketua Poktan Mandiri Jaya ini ditemani Ketua Poktan Wahana Sawit Jaya, Narma Damanik dan Ketua Poktan Serba Jadi Maju, Muhammad Sidik. 

Dua nama terakhir ini masih dalam proses pengajuan PSR di Sipispis seluas 154 hektar dan Serba Jadi 86 hektar. Pengurus Apkasindo Sergai, Noni dan Nelson Girsang juga ikut bersama mereka. 

Sama seperti Bahtera, Gus Dalhari tak menampik kalau peran Pemkab Sergai pada petani kelapa sawit sangat besar. 

"Wakil Bupati nya langsung turun tangan. Ini luar biasa lho. Kalau semua kepala daerah di Sumut kayak begini, PSR pasti akan semakin lancar," kata Ketua DPW Apkasindo Sumut ini.

Dan semestinya kata Ketua Harian DPP Apkasindo ini, Pemkab atau Pemko yang wilayahnya ada komoditas kelapa sawit, langsung care dengan program PSR itu. 

Sebab tidak saja hanya menguntungkan petani, tapi juga daerah. Hitungannya sederhana saja, 1000 hektar saja lahan petani ikut PSR, berarti sudah Rp30 miliar duit yang sampai ke tangan petani. Nah, kebun yang tadinya tidak produktif, oleh bantuan tadi, menjadi produktif. Ini berarti, nilai ekonomis kebun itu akan meningkat," rincinya. 

Jadi kata Gus, tak ada alasan bagi Pemkab atau Pemko yang wilayahnya bersawit, tak welcome dengan program PSR ini. "Kalau tak welcome, kredibilitas kepala daerahnya patut dipertanyakan," tegasnya.