Jakarta, elaeis.co - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI, Airlangga Hartarto pada Senin (31/10) lalu mengumumkan bahwa kebijakan menggratiskan pungutan ekspor (PE) atau Levy Nol diperpanjang hingga akhir Desember 2022.

Pakar Sawit Nasional, Dr Tungkot Sipayung menilai kebijakan untuk memperpanjang pembebasan PE ini tidak cukup. Lantaran akan banyak rintangan yang akan dihadapi ke depan, termasuk juga ancaman resesi ekonomi. 

"Sekarang kita tengah menghadapi harga CPO global yang menurun. Selain itu juga di depan ada awan gelap, yaitu resesi ekonomi global, yang juga akan menekan harga CPO internasional. Dalam kondisi seperti itu, kita sebagai produsen terbesar sawit dunia, seharusnya kebijakan kita itu adalah mengurangi ekspor, Jagan membuang semua ke pasar dunia," kaya Tungkot kepada elaeis.co, Kamis (3/11). 

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) itu menilai, solusi yang harus diambil oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana meningkatkan serapan CPO untuk dikonsumsi di dalam negeri. Dengan demikian, kata dia, akan dapat menjaga dan meningkatkan harga pembelian TBS petani. 

"PE 0 itu memang harus dilakukan karena DMO tidak dicabut. Kalau DMO dicabut, baru PE dipasang.  Jadi jangan DMO jalan, PE dibuat juga, itu membuat doble beban bagi petani. Jadi selama DMO belum dicabut, memang lebih bagus PE dibuat 0 atau rendah," ujarnya.  

"Tapi sebenarnya, (kebijakan yang sekarang ini) belum tepat kalau mau mendongkrak harga CPO dan TBS Indonesia. Kebijakan yang paling tepat itu adalah justru meningkatkan penyerapan di dalam negeri. Supaya harga TBS di petani naik," tambah Tungkot.

Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarapan CPO dalam negeri adalah dengan mempercepat realisasi B40. 

"Naikkan B30 menjadi B40. Sekarang waktu yang sangat tepat, harga BBM dunia sedang naik, sedang mahal, jauh di atas harga biodiesel domestik. Sehingga kalau dinaikkan dari B30 menjadi B40, tidak perlu lagi subsidi," ujarnya. 

Dengan demikian, kata Tungkot, akan ada dua dampak positif yang akan dirasakan Indonesia, bukan hanya pemerintah, tapi juga petani. Pertama, kata dia, harga TBS dalam negeri tidak turun bahkan naik. Dan kedua, harga CPO internasional juga akan semakin membaik. 

"Dengan kebijakan sekarang ini, Levy Nol kemudian BK rendah, akan membuat stok CPO di negara-negara importir melimpah. Ini akan balik menekan kita dan menurunkan harga CPO," sebutnya. 

"Oleh karena itu tidak cukup hanya membuat Levy nol, tapi juga harus dinaikkan serapan dalam negeri dengan cara menaikkan B30 menjadi B40 supaya CPO tidak mengalir ke pasar dunia. Supaya harga TBS tidak turun juga," tutup Tungkot.