Palembang, elaeis.co - Pupuk berperan penting dalam mendorong peningkatan produksi sektor pertanian yang mendukung program ketahanan pangan nasional. 

Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, permasalahan pupuk di Indonesia mencakup sektor hulu dan hilir. Dari sisi hilir, kelangkaan pupuk terutama pupuk bersubsidi hampir tiap tahun dikeluhkan oleh petani.

"Hal tersebut diakibatkan karena pendataan alokasi pupuk bersubsidi melalui elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang tidak akurat serta adanya praktek penyelewengan distribusi pupuk di lapangan," ungkap Eddy saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri), di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu pekan lalu.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga tidak menampik, permasalahan lain yang membikin industri pupuk beberapa kali mengalami kesulitan karena jaminan alokasi pasokan gas dalam berproduksi dan isu inefisiensi akibat beberapa pabrik pupuk di tanah air yang telah berumur puluhan tahun. 

Padahal, kata dia, Pusri merupakan pelopor produsen pupuk nasional yang sejak awal berdirinya telah berkontribusi dalam kemajuan industri pupuk dan menunjang ketahanan pangan di tanah air.

Kendati begitu, Pusri juga harus bertanggung jawab dalam sisi pendistribusian dan pemasaran pupuk bersubsidi kepada petani sebagai bentuk pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) maupun penjualan pupuk urea non-subsidi untuk memenuhi kebutuhan pupuk di sektor perkebunan, industri maupun ekspor. 

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk dalam dan luar negeri, revitalisasi pabrik diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi penggunaan gas dalam proses produksi yang bisa berpengaruh pada nilai keekonomian," kata dia.