Tajuk 

Pusaran Sawit

  • Reporter Aziz
  • 05 Oktober 2021
Pusaran Sawit
Paparan Perencana Bappenas, Pungky Widiaryanto. foto: tangkapan layar.

'Pasukan Anti Sawit' itu telah sukses memperdaya Indonesia, tak hanya sukses membungkam sawit, tapi juga sukses memaksa Negara merampas hak-hak rakyatnya.   

Bermula dari tudingan gencarnya Indonesia menggunduli tutupan hutan, tudingan yang kalau ditanggapi dengan akal sehat, sebetulnya tidak berdasar, apalagi belakangan, tudingan itu rupanya muncul hanya lantaran persaingan bisnis minyak sawit dan non sawit (Soybean, Rapeesed dan Sunflower)

Tapi sayang, tudingan itu sudah kadung membikin Kehutanan gelagapan. Tak lagi ingat berapa luas tutupan hutan yang sudah habis dan berapa persen lagi luasan yang sesungguhnya masih tersisa. 

Guru Besar IPB, Prof. Yanto Santosa pernah bilang, tutupan hutan Indonesia masih mencapai 53 persen dari 191 juta hektar total luas daratan yang ada. 

Angka ini sebenarnya, masih surplus 23 persen dari batas minimal tutupan hutan yang 30 persen itu. 

Tapi itu tadilah, oleh kegelagapan tadi, Kehutanan tak hanya lupa soal luasan tutupan hutan tersisa tadi, tapi juga lupa menganalisa dan mempertanyakan kenapa emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Eropa bisa mencapai 4,5 Giga ton dan di Indonesia hanya 0,9 Giga ton. Padahal Indonesia dibilang tukang tebang pohon hutan! 

Oleh kegelagapannya tadi, Kehutanan malah cepat-cepat pasang badan mengurangi GRK, baik di perjanjian Paris, maupun perjanjian bilateral yang sengaja dibikin atas nama hutan dengan iming-iming insentif.

Untuk ini, Kehutanan pun bersegera memastikan dan mengambil kembali 120 juta hektar kawasan hutan yang pernah ditunjuk, gimanapunlah caranya. 

Tak terkecuali menghalalkan kawasan hutan yang baru sebatas penunjukan di Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). 

Alhasil, 21.248 desa yang dihuni oleh sekitar 38 juta rumah tangga akhirnya terdata berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. 

Termasuklah di dalamnya 3,4 juta hektar kebun kelapa sawit. Sekitar 2,8 juta hektar kebun itu milik petani. 

Perencana Bappenas, Pungky Widiaryanto dalam sebuah webinar mengurai, dari 120 juta hektar kawasan hutan yang diklaim oleh KLHK, 34 juta hektar sudah tidak berhutan dan belum ditetapkan. 

Dari luasan itu, sekitar 20 juta hektar sudah dikuasai oleh rakyat. Yang menguasai lebih dari 20 tahun mencapai 9 juta hektar, sisanya kurang dari 20 tahun. 

Meski sudah mengklaim hak jutaan orang demi hutan, ternyata sawit tetap saja menjadi sasaran. Kebun yang tak berada di kawasan hutan, dipaksa harus bersertifikat berkelanjutan. 

Sementara konon katanya, tiga minyak nabati non sawit, tak wajib bersertifikat. Padahal kalau ditengok dari salah satu syarat sertifikat itu, justru tiga minyak nabati non sawit tadilah yang paling garang merusak alam oleh pupuk kimia dan pestisida yang dipakai.

Termasuk merubah tutupan hutan kalau di negara itu ada hutannya.  Maklum, total luas kebun penghasil tiga minyak nabati tadi mencapai 190,1 juta hektar. Bandingkan dengan kebun sawit Indonesia yang hanya 16,38 juta hektar.   

Namun lantaran kegelagapannya tadi juga, paksaan sertifikat itu akhirnya berhasil; Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi wajib bagi pekebun kelapa sawit meski kebanyakan petani tak mengerti apa itu ISPO.  

Sama seperti Kehutanan yang gelagapan berhadapan dengan 'Pasukan Anti Sawit' tadi, orang-orang yang sawitnya diklaim dalam kawasan hutan juga langsung gelagapan. 

Apalagi setelah aturan-aturan yang sebetulnya tak masuk akal dihadapkan pada mereka --- misalnya wajib membayar denda administrasi dan PNBP kalau ingin kebunnya lepas dari kawasan hutan tadi --- tak pelak membuat mereka kelimpungan. 

Saking kelimpungannya sampai-sampai gerakan agar kelapa sawit dimasukkan menjadi tanaman hutan, mulai digencarkan. 

Mereka tak ingat lagi bahwa sesungguhnya, persoalan yang mereka hadapi --- termasuk perusahaan sawit yang telah mendapat Hak Guna Usaha (HGU)-- sama dengan yang dihadapi oleh 38 juta kepala keluarga tadi; hak atas tanah yang diklaim kawasan hutan. Baik itu hak milik, maupun hak pakai. 

Bahwa hak atas tanah kebun sawit maupun hak atas tanah garapan lain yang sudah dikuasai dan telah dibekali legalitas tanah oleh pemerintah setempat, tak diakui oleh kehutanan. Itu saja persoalannya. 

Soal apa yang ditanam di atas tanah hak itu dan berapa luasnya --- sepanjang hak itu diakui --- tentu akan lebih tepat jadi urusan tata ruang dan otoritas komoditi di daerah, bukan urusan kehutanan. Toh dalam aturan yang ada, kehutanan saja harus mengikuti tata ruang yang dibikin daerah.   

Lantaran itu, memperjuangkan hak atas tanah tentu akan lebih baik ketimbang memperjuangkan sawit itu tetap hidup. Toh jika hak atas tanah itu telah diakui, otomatis sawit itu akan tetap hidup juga. 

Jika persoalan hak atas tanah yang dikedepankan, maka persoalan ini murni menjadi persoalan internal Negara. Persoalan minimal 38 juta kepala keluarga. Bukan persoalan sawit dan anti sawit yang hanya berlatar persaingan bisnis itu. Maka mulailah dengan menyingkirkan kegelagapan tadi. 


 Redaksi
 

Editor: Abdul Aziz