Aceh, Elaeis.co - Pemerintah Pusat akan mendorong lahirnya industri refinery di Aceh serta meyakinkan para investor untuk mau berinvestasi di provinsi ujung utara pulau sumatera ini, salah satunya membangun pabrik minyak goreng di Aceh.

Refinery merupakan industri hilir berbagai bahan baku yang saat ini ada di Aceh dan harapannya dengan adanya industri refinery di Aceh, semuanya dapat diolah di Aceh, tanpa harus dibawa keluar.

Hal tersebut diungkapkan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Agung Laksono yang menjadi nara sumber dalam diskusi publik yang dilaksanakan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Aceh, di Aula Hotel Rasamala, Banda Aceh pada Rabu (31/3/) lalu.

Diskusi publik tersebut mengusung tema ‘Potensi Sawit di Aceh dan Industri Turunannya’, dengan menghadirkan para pengusaha, pelaku bisnis, pengurus Kadin dan Apindo serta unsur lainnya dari Pemerintah Aceh dan DPRA.

Menurut Agung Laksono, semua pihak harus mendorong lahirnya sebuah proses hilirisasi, tidak hanya terfokus dan berhenti di CPO-CPO saja.

Namun, harus mendorong lahirnya sebuah proses refinery dan manufaktur dari minyak sawit itu sendiri, sehingga manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Aceh.

Bahkan, lanjut Agung Laksono, dirinya pernah meminta seorang pengusaha yang memiliki jutaan hektare sawit di Indoneisa untuk mau berinvestasi di Aceh, dalam bidang membangun pabrik kelapa sawit dan pabrik minyak goreng di Aceh.

Namun, mindset yang masih terbangun tentang Aceh, yakni daerah yang masih kurang aman serta regulasi yang dinilai masih kurang memberikan kepastian hukum, sehingga banyak investor yang masih kurang melirik Aceh.

“Pandangan-pandangan seperti inilah yang harus sama-sama kita ubah dan kita menunjukkan Aceh aman dan ramah terhadap regulasi aturan-aturan yang kita harapkan mampu mendukung investor untuk berinvestasi di Aceh. Karena, kalau tidak begitu, kita akan terus terpuruk,” pungkas Agung Laksono dikutip dari Tribunnews, Jumat (2/4).

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Marthunis yang ikut menjadi nara sumber dalam diskusi tersebut mengungkapkan dari sisi regulasi sama sekali tidak ada masalah.

Karena di DPMTSP Aceh, pihaknya tetap berusaha untuk memenuhi standar waktu perizinan dan punya SOP-nya.

“Komitmen kita tetap akan mempermudah sepanjang itu sesuai SOP. Lalu selama ini kita juga tidak menemukan ada pungli di proses perizinan. Karena itu, mari sama-sama kita membangun sebuah mindset yang positif agar investor mau berinvestasi di Aceh,” terang Marthunis.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Aceh, Jamaluddin, mengungkapkan inisiasi mengadakan diskusi publik ‘Potensi Sawit di Aceh dan Industri Turunannya’ itu lahir karena melihat masih ada ‘ruang kosong’ yang harus terus disuarakan.

“Untuk saat ini ada cukup banyak ro material (bahan baku) berbagai produk alam di Aceh yang kemudian di angkut ke luar Aceh. Selanjutnya diolah dan dikirim kemabali ke Aceh. Kondisi ini membuat kami miris,” sebut Jamaluddin dalam sambutannya.

Karena itu, sebutnya Aceh yang kaya dengan bahan baku, sudah saatnya memiliki refineri berbagai hasil bumi Aceh, salah satunya pabrik minyak goreng perusahaan launnya.

“Untuk saat ini cukup besar kebutuhan masyarakat Aceh didatangkan dari luar Aceh, padahal bahan bakunya dari Aceh. Ruang kosong inilah yang mendorong kami untuk dapat memberikan kontribusi sumbangan dengan tujuan dapat membangun ekonomi Aceh yang lebih baik ke depan,” kata Jamaluddin.