Tajuk 

Quo Vadis Beasiswa Sawit

Quo Vadis Beasiswa Sawit
Mahasiswa penerima beasiswa sawit. foto: ist

Sebetulnya, miris membaca pengumuman Seleksi Nasional Beasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Perkebunan Kelapa Sawit (SNBPTVPKS) yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjebun) Kementerian Pertanian dua hari lalu itu.    

Sebab anak buruh kebun dan buruh pabrik kelapa sawit, tak lagi bisa menikmati pendidikan gratis yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu.

Padahal, kalau dipikir-pikir, jasa para buruh ini teramat besar dalam industri kelapa sawit ketimbang jasa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sejak tahun ini, didapuk boleh menikmati beasiswa itu. ASN ini diboncengi pula oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).   

Lantaran sangat berjasa, selayaknya anak buruh kebun dan buruh pabrik kelapa sawit itu wajib ikut. Apalagi, duit untuk beasiswa itu adalah dari hasil pungutan sawit yang notabene, keringat para buruh tadi, tercampur di sana. 

Sementara, sudah rahasia umum kalau selama ini tidak ada ASN atau tenaga honor pemerintah yang menjadi penyuluh perkebunan kelapa sawit.

Yang ada paling penyuluh pertanian, itupun jumlahnya sangat terbatas. Saking sangat terbatasnya, tak jarang satu orang penyuluh harus mengurusi beberapa desa. 

Mengikutkan ASN atau PPPK mencicipi beasiswa itu, boleh-boleh saja. Mana tahu nanti setelah mereka lulus, wajib jadi penyuluh perkebunan kelapa sawit, bukan berjanji tetap jadi pegawai unit yang membidangi perkebunan kelapa sawit. 

Tapi kalau lantaran ASN itu cuma jebolan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) makanya diikutkan, tunggu dulu. Soalnya di jaman sekarang, sangat sulit mencari ASN seperti itu (cuma jebolan SLTA). Sebab biasanya, begitu dia sah jadi ASN, kuliah akan langsung jadi prioritas biar segera naik pangkat. 

Dan semestinya, anak-anak buruh kebun dan buruh pabrik kelapa sawit tadi tak perlu didepak kalau pekebun dan keluarga pekebun yang jebolan diploma, tidak diikutkan menjadi calon peserta beasiswa itu. 

Dan mengikutkan jebolan diploma untuk memenuhi quota beasiswa sawit yang sudah ada sejak 2016 ini, sesungguhnya boleh dibilang aneh. 

Sebab nanti, jebolan beasiswa ini diploma juganya; D1, D3 dan D4, bukan sarjana. Entahlah kalau diploma jebolan diploma sudah penting di jaman sekarang. 

Yang pasti yang orang tahu, fasilitas beasiswa itu biasanya dari SLTA ke diploma atau Strata satu (S1). Atau dari S1 ke S2 dan S2 ke S3?

Sebetulnya, jauh sebelum pengumuman yang terkesan terburu-buru ini keluar, para pekebun sudah recok. Pertama lantaran tak biasanya pengumuman beasiswa terlambat cukup lama. 

Soalnya waktu pandemi covid-19 lagi sangar-sangarnya di tahun lalu pun, proses seleksi masih tepat waktu, dan sekarang juga masih pandemi. Sama saja.  
 
Selain merecoki keterlambatan itu, pekebun juga recok oleh nongolnya surat edaran Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) yang 'mengambil-alih' beasiswa ini dari penyelenggara sebelumnya; Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sawit Indonesia (Alpensi)  

Dasar pengambil-alihan itu sebenarnya masuk akal. Perintah Menteri Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 7 tahun 2019. 

Kalau cuma mengambil-alih, sebenarnya tak jadi soal meski itu sebenarnya tak patut. Dibilang tak patut lantaran duit beasiswa itu bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi pungutan dari hasil penjualan minyak sawit.  

Lagi pula, masih teramat banyak pekerjaan Ditjebun yang butuh perhatian besar dan serius. Misalnya menyukseskan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang tak kunjung mencapai target itu. Terus, mengurusi pekebun biar lekas bisa mengantongi sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). 

Kalau lantaran Ditjebun sudah tak percaya dengan siapapun untuk menyelenggarakan seleksi beasiswa ini makanya diambil-alih, tentu lain soal.  

Hal lain yang membikin pekebun recok, sudahlah mengambil-alih, syarat tambahan yang harus dipenuhi calon peserta non ASN dan PPPK, pun teramat banyak. 

Termasuklah luas kebun kelapa sawit yang cuma boleh maksimal 4 hektar. Bukti kepemilikan harus jelas dan harus tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi atau kelembagaan pekebun lainnya. 

Kelembagaan itu minimal berakta notaris dan terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).   

Selain syarat yang begitu banyak, para calon peserta beasiswa ini tidak menjalani proses seleksi seperti waktu Alpensi masih menjadi penyelenggara. 

Tapi nama-nama calon peserta, harus hasil usulan dinas kabupaten kota yang ditujukan ke dinas provinsi. Dinas provinsi nanti kemudian mengeluarkan rekomendasi teknis (rekomtek) kepada Ditjebun. 

Lalu Ditjenbun akan mengeluarkan rekomtek ke BPDPKS sebagai pemberitahuan calon peserta yang lolos menerima beasiswa itu. 

Kalaulah Ditjenbun mau, sebetulnya calon peserta beasiswa tahun ini, disamakan saja dengan yang sudah-sudah (anak pekebun, buruh kebun dan buruh pabrik kelapa sawit yang jadi calon peserta beasiswa). Tinggal lagi aturan main setelah lulus benar-benar dibikin ketat.  

Salah satunya adalah membikin perjanjian dengan sanksi berat, bahwa semua penerima beasiswa yang lulus, wajib menjadi tenaga penyuluh perkebunan kelapa sawit dengan status pegawai kontrak. 

Kalau mengikutkan misi intensifikasi dan sustainbale yang telah diwajibkan pemerintah, kebun kelapa sawit swadaya yang mencapai 6,7 juta hektar itu, sangat membutuhkan tenaga semacam ini, biar misi itu tercapai. 

Jika idealnya seorang penyuluh menangani 100 hektar kebun kelapa sawit, maka kebun kelapa sawit swadaya itu membutuhkan 67 ribu tenaga penyuluh. 

Misalkan satu angkatan yang lulus 2000 orang, maka dibutuhkan 33,5 angkatan untuk memenuhi quota ini. Dan berarti pula, butuh waktu 33,5 tahun, agar bisa mencapai ideal itu. Gimana...


Redaksi

Editor: Abdul Aziz