Pekanbaru, elaeis.co - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, Asnawati, menyampaikan persoalan kepemilikan tanah antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau dengan masyarakat di poros jalan Tol Pekanbaru-Dumai. 

“Adapun permasalahan yang menonjol di Provinsi Riau ini, antara lain adalah permasalahan kepemilikan tanah antara masyarakat dengan Kementrian Keuangan atau DJKN pada radius 100 meter kanan kiri sepanjang poros jalan Tol Pekanbaru-Dumai. Sehingga itu yang menjadi agenda penting kita,” kata Asnawati. 

Asnawati menyampaikan itu saat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Gedung Daerah Balai Serindit, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Kamis (16/2) sore.

Permasalahan lain yang terjadi di Riau, menurut Asnawati, klaim tanah dari masyarakat atau kelompok tertentu terkait Hak Guna Usaha (HGU).

“Selain itu, permasalahan yang menonjol adalah klaim dari masyarakat baik itu masyarakat adat atau kelompok tani dan lainnya. Berkaitan dengan ketika HGU akan berakhir dan akan dimohonkan perpanjangan atau pembaharuan,” jelasnya.

Walaupun demikian, menurut Asnawati, jajarannya telah banyak pihaknya membuat program dan langkah untuk mengatasi permasalahan agraria di Bumi Lancang Kuning.

Ia memberi apresiasi pada pemda, terutama Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan pihak terkait lainnya,yang telah melakukan sinergitas dan mendukung program-program ATR/BPN. "Semoga sinegritas tangguh ini berjalan baik seterusnya,” ungkap Asnawati, melalui keterangan resmi Humas Pemprov Riau.

Menanggapi itu, Menteri Hadi Tjahjanto menjelaskan kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau sekaligus membahas secara internal terkait permasalahan jalan poros Tol Pekanbaru-Dumai. 

"Pada kesempatan sore hari ini, saya akan melakukan rapat internal terkait dengan poros Pekanbaru-Dumai 180 Km yang mencakup 4 daerah [Pekanbaru-Siak-Bengkalis, Dumai],” tuturnya.

Dia berharap dengan dilakukan rapat ini permasalahan tanah yang ada dapat bisa diselesaikan secara baik sehingga keadaan Agraria dan Tata Ruang di Bumi Lancang Kuning menjadi lebih kondusif.