Jakarta, Elaeis.co - Serapan dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sumatera Barat (Sumbar) masih sangat rendah. Dari Rp 250 miliar yang dialokasikan, baru terserap sekitar Rp 30 miliar.

Jika anggaran peremajaan atau replanting sawit tersebut tidak terserap seluruhnya, maka sisanya akan dikembalikan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar, Syafrizal, mengatakan, pengembalian dana ke pusat sangat mungkin terjadi karena hingga Agustus 2021 realisasi replanting masih minim. Dari target 8 ribu hektar lahan sawit yang harus diremajakan, baru tercapai replanting seluas seribu hektar.

Hampir bisa dipastikan dana bantuan Rp 250 miliar untuk Sumbar itu tidak akan terserap seluruhnya.

“Peremajaan sawit per hektar diberikan bantuan Rp 30 juta. Baru terealisasi seribu hektar, artinya dana yang dikucurkan baru Rp 30 miliar. Sedangkan anggaran yang disediakan Rp250 miliar,” katanya, dilansir Padangkita.com.

Menurutnya, pelaksanaan PSR di Sumbar terkendala oleh sejumlah faktor. Pertama, harga tandan buah segar (TBS) sawit saat ini berada di harga tertinggi, mencapai Rp 2.600 hingga Rp 2.700/kg sehingga pekebun memilih menunda peremajaan sawit tua.

“Kalau harga sedang bagus, petani nggak mau peremajaan. Mereka menunggu harga merosot dulu,” sebutnya.

Faktor kedua adalah banyaknya lahan sawit warga yang ternyata masuk ke kawasan hutan. Kendala lain, tambahnya, ada lahan sawit yang kepemilikannya masih bersengketa antar keluarga atau berstatus ulayat.

“Alhasil tidak lolos syarat untuk mendapatkan bantuan peremajaan,” jelasnya.

Untuk meningkatkan capaian PSR, Pemprov Sumbar akan melakukan rapat dengan daerah penghasil sawit. Daerah penghasil sawit di Sumbar adalah Kabupaten Pasaman Barat, Agam, Pesisir Selatan, Dharmasraya, Sijunjung, dan Solok Selatan.

“Daerah penghasil sawit diharapkan ikut mendorong pekebun melakukan peremajaan.”