Pekanbaru, elaeis.co - Pemerintah mewajibkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pelaku usaha maupun pekebun untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Perpres Nomor 44 Tahun 2020 diharapkan membuat tata kelola sertifikasi ISPO menjadi lebih baik.

Di Provinsi Riau, pemerintah melalui Dinas Perkebunan (Disbun) Riau terus mendorong percepatan sertifikasi ISPO seluruh perusahaan dan pekebun. Menurut Kepala Disbun Provinsi Riau, Ir Zulfadli, dari 396 perusahaan sawit di Riau, baru 121 perusahaan atau 30 persen yang telah bersertifikasi ISPO.

"Sementara KUD yang telah melaksanakan replanting atau peremajaan sawit raakyat (PSR) sebanyak 110 KUD yang berpotensi untuk disertifikasi ISPO," katanya melalui keterangan resmi Diskominfo  Riau, kemarin.

Dijelaskannya, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dalam sertifikasi ISPO. Diantaranya dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Riau kepada bupati/walikota tentang pemenuhan kewajiban memperoleh sertifikasi ISPO bagi perusahaan maupun pekebun.

"Provinsi Riau juga telah memiliki Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) yang telah diterbitkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022. Di mana dalam komponen kelima adalah tentang percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk sawit," katanya.

Dia berharap, program dan kegiatan yang disusun dalam RAD-KSB Provinsi Riau Tahun 2022-2024 dapat mempercepat sertifikasi ISPO. Disbun Riau, katanya, mempunyai tanggung jawab moral untuk mempercepat sebanyak 70 persen dari perusahaan di Riau untuk dapat memperoleh sertifikasi ISPO.

"Sangat diharapkan dukungan dan partisipasi semua pihak termasuk swasta dan Lembaga Sertifikasi ISPO untuk mendukung komponen kelima RAD-KSB. Salah satunya adalah sosialisasi percepatan ISPO yang dilakukan PT TSI Sertifikasi Internasional," ujarnya.

Disampaikannya, produksi crude palm oil (CPO) Riau menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020 mencapai 7,73 juta ton. "Produksi CPO nasional sebanyak 47,18 juta ton, berarti kontribusi Riau sebesar 21,65%," sebutnya.

Sementara, Direktur PT TSI Sertifikasi Internasional, Nungky Awang Chandra mengatakan, pihaknya memiliki program untuk membantu pemerintah bagaimana meningkat kompetisi mengenai sawit dari aspek sertifikasi ISPO.

"Sehingga produk sawit bisa berkompetisi di dunia ekspor. Sebab isu lingkungannya, sawit tidak ramah lingkungan," ujarnya.

Untuk pemberian sertifikat ISPO, lanjut dia, dari aspek lingkungan akan dicek ke lapangan apakah memenuhi syarat untuk mendapat sertifikat ISPO.

"Dan itu kita pantau terus selama 5 tahun, kalau ternyata tidak memenuhi, maka kita akan dicabut sertifikasi ISPO-nya," tandasnya.