https://www.elaeis.co

Berita / Sumatera /

Realisasi Pajak Rp 1,9 Trilyun, Kontribusi Kelapa Sawit Capai 24 Persen

Realisasi Pajak Rp 1,9 Trilyun, Kontribusi Kelapa Sawit Capai 24 Persen

Pekerja memuat hasil panen sawit ke atas truk. Komoditas sawit berkontribusi besar terhadap roda perekonomian. Foto: Pemkab Mukomuko


Bengkulu, elaeis.co - Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung mencatat kontribusi sektor kelapa sawit terhadap penerimaan pajak di Bengkulu mencapai 24 persen. Artinya dari angka realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2022 sebesar Rp 1,9 triliun, realisasi penerimaan dari sektor kelapa sawit mencapai Rp 457 miliar.

Perwakilan DJP Bengkulu dan Lampung dari KPP Bengkulu 2, Andri Setiawan mengatakan, penerimaan pajak dari sektor kelapa sawit cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi sektor ini cukup menjanjikan bagi penerimaan negara.

"Kami mencatat kontribusi penerimaan pajak dari sektor kelapa sawit cukup besar di Provinsi Bengkulu, jauh melewati kontribusi komoditas lain," kata Andri, kemarin.

Sektor-sektor usaha lainnya yang juga berkontribusi ke Bengkulu seperti perdagangan besar dan eceran sebesar Rp 469 miliar, administrasi pemerintah dan jaminan sosial Rp 387,9 miliar, pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp 161 miliar, dan sektor lainnya Rp 523 miliar. Sektor-sektor usaha tersebut berperan besar terhadap penerimaan pajak di Bengkulu.

"Selama ini banyak sektor yang sudah berkontribusi ke penerimaan pajak di Bengkulu, kita berharap ada sektor lain yang nanti bisa berkontribusi juga," tuturnya.

Ia mengaku, masih banyak yang belum tergarap di Bengkulu sehingga potensi penerimaan pajak sebenarnnya masih bisa lebih besar lagi. "Pasalnya, masih ada ribuan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang belum membayar pajak kepada negara,"  sebutnya.

Ia mengakui kesadaran masyarakat Indonesia termasuk Bengkulu dalam membayar pajak masih sangat rendah jika dibandingkan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang. Hal ini tercermin dari rendahnya tax ratio Indonesia. Padahal penerimaan pajak tersebut bisa dimaksimalkan dalam pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kesadaran membayar pajak di negara ini masih rendah dibandingkan negara lain, padahal pajak itu untuk pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Oleh karena itu, sambungnya, saat ini tugas DJP bekerja keras untuk membuat penerimaan pajak semaksimal mungkin dalam keadaan ekonomi yang sedang turun karena kontribusi ekspor mengalami perlambatan.

"Kami akan terus memaksimalkan penerimaan pajak di Bengkulu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik," tutupnya.
 

Komentar Via Facebook :