Pekanbaru, elaeis.co - Relawan Jokowi di Riau menegaskan posisinya tidak terlibat dalam kegiatan deklarasi maupun propaganda politik memperpanjang masa jabatan presiden 3 periode. Relawan Jokowi masih menunggu komando dari Presiden Jokowi yang sudah menyatakan diri tidak ada niat menjadi presiden 3 periode.

Organisasi relawan Jokowi di Riau yakni Projo dan Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI)-Rumah Nawacita menyatakan, wacana memperpanjang masa jabatan presiden 3 periode kontraproduktif di tengah kondisi bangsa saat ini fokus dalam menghadapi berbagai gejolak, khususnya di sektor ekonomi. Misalnya di Provinsi Riau yang mengalami kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng serta kosongnya ketersediaan solar di SPBU.

"Kami menilai justru kampanye 3 periode itu mengganggu kerja Presiden Jokowi yang sedang fokus menuntaskan visi misinya dalam kampanye pilpres 2019 lalu. Jangan dong makin menambah beban presiden," kata Ketua Projo Riau, Sonny Silaban bersama Ketua Umum RJCI-Rumah Nawacita, Raya Desmawanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/3).

Menurut Sonny, pihaknya saat ini justru tengah fokus dalam mengawal program kerja Jokowi di Riau, khususnya program di sektor ekonomi dan program strategis nasional lainnya.

"Kami setia di garis perjuangan Jokowi. Dan tentunya terus menunggu komando Presiden Jokowi soal pilpres 2024. Dari pernyataan Presiden Jokowi beberapa kali, sebenarnya kan sudah jelas sikap dan posisi Presiden Jokowi," tegas Sonny yang mendapat banyak pertanyaan soal adanya gerakan 3 periode presiden di Riau.

Ketua Umum RJCI, Raya Desmawanto menjelaskan di tengah banyaknya keluhan rakyat saat ini menyangkut kebutuhan pokok dan bahan bakar, tidak tepat untuk menggaungkan wacana presiden 3 periode. Hal tersebut justru akan membuka sasaran tembak kepada Presiden Jokowi yang dituduh haus kekuasaan. Lagipula, pemerintah saat ini masih fokus dalam upaya pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19.

"Kampanye 3 periode itu bisa membuat masyarakat makin antipati dan tidak respect pada pemerintahan. Padahal, itu sama sekali tidak melibatkan pemerintah. Kan sudah jelas sikap Presiden Jokowi. Namun, ketika kampanye 3 periode terus digelorakan, maka sasaran tembaknya diarahkan pada pemerintah," kata Raya.

Ia menjelaskan, konstitusi UUD 1945 membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode. Penolakan terhadap amandemen sudah dinyatakan sejumlah partai pendukung pemerintahan. 

Raya khawatir, gerakan kampanye presiden 3 periode bisa menodai pemerintahan Jokowiz meski sama sekali tidak terlibat dalam gerakan tersebut.

"Coba saja lihat di medsos soal tuduhan neo orde baru. Tuduhan haus kekuasaan. Itu kan sudah banyak sekali beredar. Padahal, itu bukanlah keinginan pemerintah," tegas Raya.

Presiden Jokowi sendiri sudah beberapa kali menolak penambahan periode jabatan presiden.

"Usulan itu menjerumuskan saya," kata Jokowi lewat akun Twitter resminya, @jokowi pada 2 Desember 2019 lalu.

Sebelumnya, Jokowi juga sudah menanggapi soal usulan amandemen UUD 1945. Dia menilai amandemen UUD tidak perlu bila akhirnya hanya membuat perubahan masa jabatan presiden.

"Sejak awal sudah saya katakan bahwa saya produk pemilihan langsung. Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana," katanya.

Jokowi mempertegas soal usulan masa jabatan tiga periode tidak datang darinya. Ia menyebut usulan perpanjangan masa jabatan itu ada pihak yang ingin menampar mukanya.

"Maksud yang ngomong presiden dipilih tiga periode bertujuan ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka dan ingin menjerumuskan. Itu aja, menurut saya," terang Jokowi.

Pada Maret 2021 Jokowi kembali menolak perpanjangan jabatan dirinya. Jokowi menegaskan tak memiliki keinginan jadi presiden tiga periode. 

"Saya tegaskan, tidak ada niat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi di Youtube Sekretariat Presiden pada 15 Maret 2022 lalu.

Presiden Jokowi mengatakan konstitusi telah mengamanahkan masa jabatan presiden maksimal dua periode.

"Itu harus kita jaga bersama-sama sebagai bagian dari kesepakatan bersama dan menjadi pilihan terbaik untuk kita bersama," kata Jokowi.