Sumsel, Elaeis.co - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menganggap rencana Presiden Joko Widodo untuk menghentikan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) tidak serius dan bertolak belakang dengan pernyataan kedua menterinya, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Saya melihat pernyataan Pak Jokowi tentang rencana penghentian ekspor CPO tidak serius. Sebab sangat jauh bertentangan dengan pernyataan Menko Perekonomian dan Menkeu,"  kata Wakil Ketua DPW Apkasindo Sumatera Selatan (Sumsel), M Yunus saat berbincang melalui telepon seluler dengan elaeis.co, Rabu (19/1) kemarin.

Yunus mengatakan, sebelum Presiden Joko Widodo menyatakan rencananya itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih dulu menyampaikan dalam rilisnya adanya pemotongan pajak ekspor minyak sawit dan turunannya terkhusus cangkang sawit.

"Nah, terus statement Menteri Keuangan, Indonesia perlu menggenjot eskpor untuk devisa negera. Artinya, berlawanan dengan rencana yang disampaikan oleh Presiden menghentikan ekspor CPO," ujarnya.

Kalau benar-benar dihentikan, lanjut Yunus, sudah barang pasti akan berdampak pada harga tandan buah segar (TBS) sawit. Dia menilai pernyataan Presiden Jokowi itu hanya kebijakan dadakan, tanpa penghitungan yang cermat.

"Saya melihat, pernyataan Pak Presiden hanya playing victim saja. Tentu kalau dihentikan, devisa negera akan berkurang. Apalagi, industri hilir kita belum siap menampung seluruh CPO," tutur Yunus. 

Yunus mencontohkan, jika setiap tahun Indonesia bisa menghasilkan 50 juta ton CPO, terus keperluan negara tidak sampai segitu, sisanya   mau dikemanain kalau tidak diekspor.

"Kita hitunglah berapa keperluan biodiesel, berapa keperluan minyak goreng dan industri hilir lainnya. Paling habis hanya 25-30 juta ton. Terus, kalau kita bisa menghasilkan 50 juta ton CPO, sisanya mau dikemanakan kalau tidak diekspor. Mau diapakan itu sisanya," terangnya.

Apalagi lanjutnya, pabrik hilir lainnya juga banyak yang belum dibangun, atau belum selesai. Idealnya, bukan penghentian ekspor CPO yang harus direncanakan Presiden, melainkan lebih memperhatikan industri hilir kelapa sawit Indonesia. 

"Menurut saya, yang perlu diperhatikan lagi oleh Presiden industri hilir, yang lebih hilir dan hilir lagi. Pengusaha jangan lagi lah diberi Hak Guna Usaha (HGU), atau jangan diberi lagi keleluasaan terhadap industri-industri hulu. Lebih perhatikan lagi lah hilirnya," pungkasnya.