Jakarta, elaeis.co - Rencana produksi minyak makan merah yang ditargetkan dimulai pada Januari 2023 ternyata molor.

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM), Teten Masduki, menyebutkan, produksi masih terkendala oleh regulasi terkait pembiayaan.
 
"Ada kendala dalam menyalurkan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk koperasi petani sawit yang akan memproduksi dan mengelola pabrik minyak makan merah," jelasnya melalui pernyataan resminya, kemarin.
 
Menurutnya, ada Peraturan Menteri Pertanian (permentan) yang mengatur pendanaan sarana dan prasarana bagi petani sawit.  "Tapi rumit, jadi sulit untuk dijalankan," tukasnya.

Dia menyebutkan, domain permentan adalah minyak goreng biasa, sedangkan minyak makan merah berada di bawah KemenkopUKM.

"Presiden perintahkan saya membuat perpres, jadi nanti mau dibangun di Maluku, Kalimantan, bisa. Dan ini akan mengubah struktur industri," katanya sembari menambahkan bahwa progres penyusunan regulasi minyak makan merah terus dijalankan.

Proyek percontohan program minyak makan merah ini didanai BPDPKS sebesar Rp70 triliun. Lokasi pilot project masing-masing di Kabupaten Langkat, Asahan, dan Deli Serdang, Sumatera Utara, serta Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Seluruh pabrik minyak makan merah dibangun terintegrasi dengan pabrik CPO dan kebun sawit sehingga biaya produksi bisa ditekan. Inilah yang menyebabkan harga minyak makan merah diperkirakan akan dipasarkan dengan harga Rp9.000 per liter, lebih murah dari minyak goreng biasa.