Jakarta, elaeis.co - Komisi IV DPR RI mengkritik rendahnya alokasi anggaran untuk tiga mitra kerjanya, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian (kementan), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, meminta pemerintah meningkatkan anggaran pada sektor pertanian dan perikanan. Dia menyebutkan, laju pertumbuhan ekonomi untuk sektor pertanian dan perikanan sepanjang 2017-2021 tumbuh sebesar 1,84 persen (years on years). Namun dukungan APBN setiap tahun selalu rendah.

Menurutnya, optimalisasi anggaran untuk sektor pertanian diperlukan dalam menggerakkan ekonomi dan penuerapan tenaga kerja untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

“Ekonomi tumbuh impresif sebesar 5,44 persen pada triwulan 2 tahun 2022, sektor pertanian memiliki peran penting bagi perekonomian karena prosentase lapangan kerjanya menempati porsi terbesar yakni 34,36 persen dibanding sektor lain. Saya berharap pemerintah memberi prioritas menjadikan pertanian sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional," katanya melalui keterangan resmi Setjen DPR RI, Selasa (30/8).

Politisi PKS ini juga menggarisbawahi nilai ekspor pertanian yang mengalami peningkatan sebesar 2,86 persen pada tahun 2021.

"Peningkatan ekspor ini didominasi oleh komoditas turunan sawit dan karet. Sehingga ke depan diperlukan peningkatan daya saing komoditas lainnya agar nilai ekspor pertanian semakin bagus," tukasnya.

“Tantangan pemerintah ke depan adalah terus meningkatkan daya saing komoditas pertanian untuk meningkatkan perekonomian. Saya yakin sektor pertanian dapat menjadi penyelamat perekonomian nasional karena pada masa pandemi lalu telah terbukti dan memiliki nilai multifungsi bagi ketahanan pangan, kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan hidup,” tambahnya.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, menyayangkan kebijakan Kementerian Keuangan dan Bappenas karena memberikan porsi anggaran yang kecil untuk tiga kementerian tersebut. Meski tugas dan fungsi yang diembannya sangat berat, yakni menjaga kedaulatan pangan, laut, dan hutan di Indonesia, tiga kementerian tersebut hanya memperoleh kurang dari 1 persen dari total APBN untuk melaksanakan program kerja.

“Saya menyayangkan kok yang menjaga hutan, disuruh menjaga laut, menghidupkan pangan (untuk) seluruh rakyat Indonesia sebanyak 170 juta lebih, dananya segitu. Saya bingung cara kerja Kementerian Keuangan dan Bappenas, cara menghitungnya bagaimana? Saya tegas memprotes hal ini,” tegasnya.

Politisi PDI-Perjuangan itu meminta Kemenkeu dan Bappenas segera menerjemahkan Pidato Pengantar RAPBN 2023 Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2022 lalu yang menyatakan keberpihakan anggaran bagi Kementan, KLHK, dan KKP.

"Keberpihakan anggaran ini vital supaya masing-masing kementerian bisa menjaga kedaulatan Indonesia, baik pangan, kelautan, dan hutan," pungkasnya.

Sebagai informasi, mengacu pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021, realisasi belanja KLHK sebesar Rp7,42 triliun atau sebesar 87 persen dari dari alokasi anggaran yang sudah ditambahkan. Lalu, realisasi belanja KKP sebesar Rp4,77 triliun atau sekitar 98,9 persen dari anggaran yang sudah direvisi. Terakhir, realisasi belanja Kementan mencapai 15,871 triliun atau sebesar 97,28 persen dari anggaran yang sudah dialokasikan.