Elaeis.co - Rezim militer Myanmar yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil menyatakan keberatan terhadap pemberitaan internasional yang menyebut mereka dengan istilah junta.

Mereka menyatakan pemerintahan Myanmar saat ini harus disebut sebagai "Dewan Militer" ketimbang junta. Mereka bahkan mengancam akan menjerat para jurnalis asing yang berada di negara itu jika terus menggunakan istilah junta yang ditujukan bagi pemerintahan militer.

Selain itu, junta Myanmar tetap menolak tuduhan melakukan kudeta.

"Kami sudah menjelaskan dengan sangat jelas pemerintahan ini bukan pemerintahan kudeta," demikian isi pernyataan Kementerian Penerangan Junta Myanmar yang disampaikan melalui surat kabar pemerintah, Global New Light of Myanmar, yang dikutip Myanmar Now, Kamis (1/7).

Menurut keterangan itu, junta Myanmar menamakan pemerintahan saat ini sebagai Dewan Pemerintahan Negara.

Mereka memperingatkan supaya para wartawan lokal dan asing di negara itu tidak lagi mengutip sumber non pemerintah dalam pemberitaan, serta tidak membuat berita palsu.

"Kami akan bertindak terhadap mereka jika mengabaikan aturan hukum yang berlaku dan tidak mematuhi aturan pemakaian istilah, kutipan dan membuat berita palsu dan menyebarkan informasi keliru," lanjut isi keterangan Kementerian Penerangan Junta Myanmar.

Keterangan junta Myanmar itu disampaikan sepekan setelah kantor berita internasional seperti CNN dan Reuters mengulas soal pembakaran desa Kinma di Magway. Menurut junta, informasi yang ditulis dalam pemberitaan itu keliru.

Junta Myanmar mengklaim desa itu dibakar oleh kelompok teroris bersenjata. Namun, menurut penduduk desa pelaku pembakaran itu adalah tentara Myanmar.

Beberapa hari ketika militer Myanmar mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw) Jenderal Min Aung Hlaing, menyatakan akan menutup kantor berita yang tetap menggunakan istilah kudeta. Junta tetap berkeras tindakan yang mereka lakukan sejalan dengan tugas undang-undang dasar ketika negara berada dalam kondisi darurat.

Mereka juga mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah mengakui Dewan Pemerintahan Militer sebagai pemerintah yang sah di Myanmar. Padahal, sampai saat ini PBB belum memberikan pengakuan apapun terkait hal itu. CNN Indonesia.