Jakarta, elaeis.co - Syahrial Abdi selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Riau,  mengatakan bahwa Provinsi Riau berpotensi dapat Dana Bagi Hasil (DBH) triliunan rupiah dari sektor perkebunan kelapa sawit. Saat ini pemerintah Provinsi Riau tengah menunggu realisasinya dimana menurut aturan terkait DBH itu sudah masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). 

Malah jika tidak ada halangan, 2024 mendatang DBH dari perkebunan sawit sudah diberlakukan. "Besaran DBH ini tentu sesuai dengan luasnya hamparan perkebunan kelapa sawit di Riau. Bahkan perkebunan Sawit di Riau terluas di Indonesia," paparnya, Rabu (7/12) kemarin.

Sementara menanggapi perihal itu, Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto kepada elaeis.co mengatakan, potensi itu tentu sangat bagus untuk provinsi Riau. Bahkan ia juga berharap dapat memberikan dampak positif bagi petani.

"Ini hal yang baik, kita harapkan juga memberikan manfaat bagi petani," tuturnya, Kamis (8/12).

Meski begitu, Darto berharap Pemprov Riau harus memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) sawit berkelanjutan. Sebagaimana yang diatur dalam perpres terkait dengan rencana aksi nasional (RAN) sawit berkelanjutan. Sehingga pembiayaan atau operasional kegiatan itu dalam RAD bisa dibiayai oleh DBH. 

"Kemudian, koperasi yang sudah terbentuk harus memiliki akses," tegasnya.

Sehingga kata dia, dana sawit di BPDPKS bisa konsen pada penguatan daerah juga untuk masuk dalam DBH. Dengan begini petani akhirnya bisa mengajukan ke daerah tidak lagi ke pusat. 

"Tentu harus pula ada proses pengawasannya, takutnya toke-toke berlindung di balik koperasi petani.  Ambil duit dari DBH itu yang bisa jadi mereka punya akses politik dekat dengan para pemangku kepentingan di Pemprov. Akhirnya terjadi persekongkolan terjadi yang juga turut merugikan petani," tandasnya.