Muaro Bungo, elaeis.co - Puluhan petani sawit swadaya yang tergabung dalam DPD Sawitku Masa Depanku (SAMADE) Kabupaten  Bungo menggelar unjukrasa ke DPRD setempat, Selasa (17/5/2022).

Aksi unjukrasa itu dipimpin oleh Ramadoni dan Fajri Primadani selaku Ketua dan Sekretaris SAMADE Bungo. Petani sawit swadaya bernama Syahroni Sam juga dihadirkan untuk menyampaikan langsung penderitaan yang dialami petani sawit di Bungo.

Setelah berorasi sejenak,mereka akhirnya diterima para wakil rakyat. saat itu hadir juga Asisten I Pemkab Bungo H Syaiful dan Heri selaku Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Dinas Pertanian Bungo.

"Kami juga membawa petani sawit dan para pengurus SAMADE di tingkat kecamatan di Kabupaten Bungo," kata Ramadoni kepada elaeis.co, Selasa (17/5/2022).

Dalam pertemuan dengan para wakil rakyat yang duduk di Komisi II bidang pertanian, baik Ramadoni maupun Fajri Primadani mengaku telah mendesakan sejumlah hal agar mendapatkan respon cepat dari pemerintah.

Mereka meminta agar para wakil rakyat mendesak Pemkab Bungo menyurati langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut kebijakan larangan ekspor minyak goreng (migor) dan bahan baku migor.

"Tapi kami juga meminta wakil rakyat untuk membantu kami mengatasi problem kami yang sudah akut dan tak pernah diperhatikan sama sekali oleh pemerintah, yakni disparitas dan diskriminasi harga pembelian TBS oleh pihak pabrik kelapa sawit (PKS) di Kabupaten Bungo," Fajri menambahkan.

Ia mengatakan sudah bertahun-tahun harga TBS produksi petani sawit swadaya yang tergabung dalam SAMADE dihargai jauh lebih rendah ketimbang produksi petani plasma.

"Perbedaannya bisa melebihi Rp 1.000 per kilogram bila dibandingkan dengan TBS plasma. Kami ingin perbedaan itu menipis menjadi Rp 500 per kg saja. Jangan terlalu jauh dengan harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan Jambi,"kata Fajri.

Ia mengatakan, saat ini di Kabupaten Bungo ada sembilan PKS milik swasta yang terdiri dari PKS tanpa kebun dan plasma, serta PKS lengkap dengan kebun sawit dan petani plasma.

Semua PKS itu, kata dia, selalu memberikan harga yang jauh berbeda dari harga yang ditetapkan Disbun Provinsi Jambi ketika membeli TBS produksi petani swadaya.

"Padahal tanaman sawit kami juga berasal dari bibit yang berkualitas dan tersertifikasi," kata Fajri. Karena itu, pihaknya mendesak agar wakil rakyat membantu menuntaskan problem ini.

Mereka meminta wakil rakyat untuk segera mengomunikasikan problem ini ke Pemkab Bungo untuk kemudian diadakan pemeriksaan kepada sembilan PKS itu.