Medan, Elaeis.co - Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE) mendesak pemerintah dan badan legislatif sepakat membuat sebuah regulasi yang mewajibkan para petani sawit membuat atau bergabung ke dalam organisasi yang sudah ada.

"Tentu tujuannya agar para petani sawit lebih terdata. Dengan kewajiban membuat atau gabung di organisasi petani sawit yang berbadan hukum, maka akan diketahui berapa sebenarnya jumlah petani sawit di Indonesia," kata Fery Harianja, salah satu pengurus DPP Asosiasi SAMADE yang juga PlT Ketua DPW SAMADE Riau.

Hal itu dikatakannya dalam sebuah webinar, Minggu (29/8/2021) sore. Kata dia, jika lebih terdata, maka ini juga membuat pemerintah lebih bisa menata dan menyalurkan bantuan kepada para petani sawit.

"Sekaligus juga bisa membuat pemerintah mencegah pembukaan kebun baru, terutama di kawasan hutan," katanya.

Kewajiban berorganisasi yang berimplikasi pada pendataan jumlah petani sawit juga membuat pemerintah bisa menjalankan program pemberdayaan UMKM berbasis sawit di lingkungan keluarga petani sawit. Terutama bagi yang hanya memiliki lahan di bawah lima hektar.

"Sudah terdata, maka pelatihan UMKM berbasis sawit, seperti pembuatan briket arang berbasis tandan kosong dan program lainnya, bisa dijalankan pemerintah secara tepat sasaran. Sekaligus membuat para petani sawit memiliki penghasilan tambahan," tukasnya.

Firman Subagyo, anggota Komisi IV DPR-RI yang menjadi pembicara tunggal dalam webinar itu mendukung ide SAMADE.

Ia juga yakin kewajiban berorganisasi akan memudahkan pendataan para petani sawit yang berhak mengikuti program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dananya berasal dari 20 persen pungutan ekspor CPO yang dilakukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sama seperti Fery Harianja, Firman Soebagyo juga yakin program PSR yang tepat sasaran berkat adanya pendataan yang valid akan mampu mencegah petani sawit membuka kebun baru di dalam kawasan hutan.

Ia mendukung pemberian pelatihan bagi UMKM berbasis sawit karena mampu menciptakan keseimbangan kesejahteraan antara masyarakat di Jawa dan luar Jawa.

Karena itu Firman berharap industri sawit nasional tidak hanya bersandar pada ekspor CPO, melainkan juga pengembangan produk hilirnya di dalam negeri agar sawit benar-benar memiliki nilai tambah.