Medan, Elaeis.co - Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE) yang menaungi ribuan petani sawit swadaya di Indonesia harus bisa menjadi leader dalam memandirikan petani. Kemandirian sangat diperlukan agar para petani tidak lagi sepenuhnya tergantung pada pabrik kelapa sawit (PKS).

Menurut Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Dr Ir Tungkot Sipayung, kepeloporan SAMADE dalam memandirikan petani bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. 

"Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memiliki dana dan program, itu bisa direbut oleh SAMADE untuk membangun kemandirian para petani sawit," kata Tungkot kepada kepada Elaeis.co, Selasa (27/7).

Program BPDPKS yang dimaksudnya adalah pembangunan PKS skala mini. Jika SAMADE bisa merealisasikan pendiriannya, menurutnya, PKS mini sudah cukup untuk menampung tandan buah segar (TBS) petani swadaya tanpa memandang tingkat asam lemak bebas (ALB). Kandungan ALB selama ini selalu jadi syarat saat PKS membeli TBS petani.

"Persoalannya saat ini adalah kita kurang leader di kalangan petani sawit yang bisa menggerakkan ke arah itu. Saya maunya kawan-kawan di SAMADE yang muncul di depan," kata Tungkot.

Ia mengingatkan SAMADE tidak tergiur oleh bujuk rayu PKS skala besar demi kepentingan jangka pendek. Sebab orientasi bisnis PKS skala besar berbeda dengan PKS mini.

"PKS skala besar mengolah TBS menjadi CPO dan produk turunan untuk bahan pangan. Itu sebabnya mereka menerapkan banyak syarat, seperti kadar rendemen dan ALB. Sedangkan PKS mini, dibangun untuk kepentingan industri vegetable oil, bahan bakar nabati, biohidrokarbon, dan lainnya. Sehingga bisa menampung panen sawit yang kematangan," bebernya.

"Saya yakin PKS-PKS besar tidak mau ada kemandirian petani, mereka pasti akan menakut-nakuti petani. Karena itu SAMADE harus maju, rebut program pembangunan PKS mini yang didanai BPDPKS demi kemandirian petani sawit," tambahnya.