Jakarta, elaeis.co - Andi Amran Sulaiman resmi menjabat Menteri Pertanian (Mentan) RI usai dilantik oleh Presiden Jokowi pada Rabu lalu.

Dilantiknya Amran sebagai Mentan ini membawa harapan baru bagi para petani, khususnya petani kelapa sawit yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Pak Amran bukan sosok baru bagi kami petani sawit. Beliau adalah Menteri yang melakukan penanaman perdana pertama program PSR 2017," kata Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr Gulat ME Manurung, Sabtu (28/10).

Gulat mengaku saat ini banyak persoalan petani sawit yang masih menjadi PR bagi Menteri Pertanian. "Kami berharap banyak, tenaga baru dari Pak Amran lebih menjemput bola atas permasalahan kami selama ini. Jangan berharap partisipatif dari petani sawit," kata dia.

Pria kelahiran Pematangsiantar ini menyebutkan bahwa persolan petani sawit sebetulnya sangat mudah menyelesaikannya. "Dan saya yakin Pak Amran tau itu," ujarnya.

"Sawit Indonesia itu sangat mandiri dan tidak membebani APBN, harusnya ini menjadi titik unggul dari sawit bukan malah ditambah-tambah regulasi yang justru memberatkan dan menambah beban baiaya produksi (HPP)," kata Gulat.

Permasalahan pertama, kata Gulat, adalah tidak singkronnya aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan program Kementan, terkhusus kaitannya dengan klaim kawasan hutan oleh KLHK.

"Sehingga program strategis nasional presiden banyak terbengkalai. Contohnya adalah PSR atau peremajaan sawit rakyat yang capaiannya lambat sekali. Di mana tiap tahun ditarget 180 ribu hektar, tp rerata tercapai kecil dari 20 persen. Dan terparah 2022 lalu, hanya 9 persen," bebernya.

Gulat juga meyakini bahwa seluruh stakeholder terkait tau persoalan lambatnya realisasi PSR ini 84 persen karena kebun sawit petani diklaim berada di kawasan hutan.

Lebih lanjut, Gulat mengatakan, kendala lain yang dihadapi petani sawit adalah beberapa aturan dari Menteri Pertanian dan Keputusan Direktur Jendral Perkebunan yang dinilai justru menjadi temjok capaian program itu.

"Seperti Permentan yang cukup berliku untuk mendapatkan Program BPDPKS terkait Sarpras dan terakhir Kepdirjenbun yang sangat mematikan kami petani sawit terkait persyaratan 30 persen dana petani harus ada jika ingin mengajukan alat mesin pengolahan pertanian. Bagi kami ini kendala yang harus cepat diperbaiki Pak Amran," kata dia.

Selanjutnya, adalah mengenai tataniaga harga tandan buah segar (TBS) ekalao sawit. Yang mana petani sawit meminta agar regulasi yang mengatur tentang ham itu, yakni Permentan 01 Tahun 2018 segera direvisi.

"Sudah 3 tahun kami berteriak supaya diperkuat itu peraturan melalui revisi, tapi sama sekali tidak ada yang bergerak," keluhnya.

Persoalan selanjutnya yakni terkait dengan hilirisasi TBS sawit petani. "Harusnya dikebut dengan berbagai cara karena Presiden Jokowi sudah menginstruksikan," kata dia.

"Harusnya petani sawit diberi dukungan penuh dan perlindungan, tapi sudah 3,5 tahun berlalu, tidak satupun berdiri PKS atau pabrik sejenis seperti  PAMIGO. Padahal dananya bukan APBN tapi dari dana sawit BPDPKS," tambahnya. 
Gulat meminta agar Mentan Andi Amran Sulaiman bergerak cepat. Mengingat waktu dia menjabat tercatat hanya tinggal 11 bulan lagi.

"Menyelesaikan 3 pokok permasalahan utama ini sudah menyelesaikan 85 persen permasalahan petani sawit dan kami ingin Pak Amran sebagai pendobraknya. Beliau sudah pernah Mentan tentu tidak perlu belajar dari Nol," pungkasnya.