Jakarta, elaeis.co - Tak mau terus-terusan jadi tumbal perhutanan, petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di 134 kabupaten kota di 22 provinsi bersepakat menemui Presiden Jokowi di Jakarta. 

Mereka kemudian minta lebih dulu divaksin biar langkah mereka menemui presiden tidak terkendala. 

"Kami akan sampaikan langsung bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait kehutanan dan perkebunan berpotensi membahayakan Negara," kata Ketua Umum DPP Apkasindo, DR (c) Gulat Medali Emas Manurung sambungan telepon, Rabu (13/1).

Sebab selain akan merugikan petani sawit hingga lebih dari Rp500 triliun, RPP itu juga akan menyedot pundi-pundi Negara hampir senilai kerugian petani. 

"Kalau RPP itu dipaksakan, Negara juga akan kehilangan pendapatan sekitar 258 triliun per tahun dari aktivitas ekspor," kata lelaki 48 tahun ini. 

Ketua DPW Apkasindo Papua, Pdt. Albert Yoku dan sejumlah petani siap berangkat ke Jakarta menemui Presiden Jokowi. 

Sebab bagi ayah tiga anak ini, RPP Kehutanan dan Perkebunan yang ada saat ini telah seolah-olah menusuk Presiden dari belakang. 

Padahal kata lelaki 56 tahun ini, sudah berulangkali Presiden menyebut kalau membangun Indonesia dimulai dari pinggir, memulai dari kawasan yang selama ini tidak terjangkau oleh pembangunan. 

"Petani sawit sudah melakukan itu, kami membangun pedesaaan jauh di ujung keramaian. Apa yang sudah kami lakukan ini adalah semangat Presiden, lalu kenapa kami malah dipinggirkan oleh RPP Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) itu," Albert bertanya.

Lelaki ini mengingatkan bahwa petani sawit itu adalah investor. Sebab petani membangun diri dan ekonominya supaya maju, bermodalkan darah dan keringat sendiri.

"Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, baik moril maupun materil sebenarnya tugas Negara. Undnag-Undang memerintahkan itu," katanya. 

Lantaran petani sawit sudah berdikari dan sudah memenuhi keinginan Presiden, Albert meminta supaya petani sawit jangan sampai dua kali dipinggirkan.  

Rakyat sudah dipinggirkan perusahaan izin yang diberikan pemerintah, "sekarang jangan lagi Negara yang langsung meminggirkan kami," pintanya.  

Apa yang dibilang oleh Gulat maupun Albert ini sesungguhnya menjadi puncak dari pertemuan daring yang digelar tadi malam. 

Selain sejumlah petani dan wartawan, sederet profesor dan praktisi kehutanan juga ngariung di acara konfrensi pers yang diselengi diskusi itu. 

Mulai dari Prof Budi Mulyanto, Prof Yanto Santosa, Prof Sudarsono Soedomo (guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB)), Guru Besar Universitas Gadjah Mada Prof Sambas Sabarnurdin, Petrus Gunarso, PhD, DR. Sadino, DR. Tungkot Sipayung, Sahat Sinaga hingga Staf Ahli Menteri Pertanian Syamsul Bahri, berbaur di sana. 

Semua pakar ini menyebut bahwa petani sawit itu adalah penyelamat lahan terlantar yang ada di Indonesia dan kini sudah menghijau oleh sawit dan para pakar ini juga sepakat bahwa petani sawit adalah investor yang musti dijadikan prioritas untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. 

"Jadi saya minta supaya petani langsung menghadap Presiden menyampiakan semua ini, jangan ke menteri, enggak akan selesai. Sebab menteri masih ada berkutat pada ego sektoral," Prof Budi mengingatkan.