Jambi, elaeis.co - Penetapan harga eceran tertinggi (HET) tandan buah segar (TBS) kelapa sawit oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu masih menjadi perbincangan hangat para petani. Pro dan kontra muncul lantaran kebijakan tersebut.

Banyak petani yang justru tidak menyetujui penetapan itu. Lantaran dinilai tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

"Harusnya ya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dimana harga pupuk sangat tinggi. Kalau ideal ya harusnya HET berada di sekitaran Rp2500/kg," ujar Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW APKASINDO Jambi, Dermawan Harry Oetomo kepada elaeis.co, Selasa (5/7).

Sebab HET ini korelasinya dengan kesejahteraan petani bahkan juga buruh atau pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Dimana HET ini diharapkan memperkecil potensi pengangguran bahkan kemiskinan.

Sebab saat ini sudah banyak buruh pabrik dan perkebunan dikurangi aktifitasnya. Karena kemampuan petani juga berkurang.

"Terkait penetapan yang dinilai melanggar Permentan I Tahun 2018, kita justru minta kebijakan itu dicabut. Nah, lucunya sudah ada HET namun masih ada PKS yang menetapkan harga dari penetapan Disbun," kata dia.

PKS menurut Harry tentu tidak mau rugi, mereka cenderung mengikuti kebijakan yang menguntungkan mereka. Seperti isu terkait meningkatnya potongan grading yang mencapai 30 persen.

"Kalau di Jambi kita belum ada dengar. Kebanyakan masih 5 persen. Namun jika ada pasti ada faktor yang menjadi pertimbangan mereka. Misalnya kualitas TBS dan sebagainya," tandasnya.