Aceh, elaeis.co - Protes petani kelapa sawit terhadap kebijakan EUDR terus berlanjut. Selain melakukan boikot terhadap produk-produk Eropa yang ada di Indonesia, pemerintah diminta untuk tidak mengimport produk asal negara negara Eropa tersebut.

Hal ini kata Ketua APKASINDO Aceh Utara, Kastabuna bertujuan agar dampak yang dirasakan Eropa terhadap protes kebijakan EUDR semakin besar. Pasalnya aturan EUDR itu dinilai merugikan bahwa berpotensi membunuh perekonomian petani kelapa sawit.

"Boikot mungkin tidak begitu berdampak karena petani sawit di pedesaan tidak begitu familiar dengan produk-produk UE," terang Kastabuna saat berbincang bersama elaeis.co, Selasa (6/5)

Selain menghentikan impor,  by pemerintah juga harus menyiapkan cadangan atau pasar baru non Eropa. Sehingga Indonesia tidak ketergantungan terhadap pasar Eropa tersebut.

"Lalu pemanfaatan CPO yang optimal di dalam negeri. Sehingga harga TBS tetap stabil," paparnya.

Pihaknya bersama petani kelapa sawit yang lain tentu berharap pemerintah mengerti kondisi saat ini. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah untuk melindungi petani kelapa sawit khususnya dari sisi harga hasil kebun. Sebab saat ini tutur Kastabuna, harga di Aceh Utara hanya Rp1.500-1.600/kg di tingkat petani swadaya. Untuk tingkat PKS masih sampai Rp1.800/kg.

"Intinya kita minta pemerintah berperan untuk mengatasi permasalahan ini," tandasnya.