Jakarta, elaeis.co - Selain memperpanjang pembebasan Pungutan Ekspor (PE), pemerintah juga memutuskan untuk menambah alokasi biodiesel dari 10.151.018 kiloliter menjadi 11.025.064 kiloliter. Kebijakan ini pun mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Pasalnya dinilai dapat menguatkan nilai tawar CPO di pasar Internasional.

"Penambahan alokasi biodiesel artinya memperbanyak penggunaan CPO dalam negeri untuk produksi bahan bakar minyak tersebut. Ini tentu akan meningkatkan nilai tawar CPO di pasar global," ujar Sekjen DPP APKASINDO Perjuangan Drs A Sulaiman H Andi Loeloe, Rabu (31/8).

Lanjutnya, jika produksi biodiesel itu berjalan maksimal, tentu Indonesia tidak lagi bergantung terhadap ekspor CPO. Sebab produksi CPO bisa diolah sendiri menjadi produk yang langsung bisa menyentuh masyarakat. Apalagi kebutuhan akan bahan bakar minyak cukup tinggi di Indonesia.

"Kalau sudah begitu, pemerintah bisa menjaga harga CPO di pasar yang ada. Jadi semakin maksimal, kalau negara importir CPO tidak mau membeli, bisa kita kelola sendiri," paparnya.

Dengan begitu, kuota CPO di pasar akan tertekan sehingga mau tidak mau para konsumen CPO yang ada akan mengikuti harga yang ditawarkan pemerintah.

Namun untuk mendukung itu semua, pemerintah juga harus memperhatikan sektor hulu perkebunan kelapa sawit. Yakni meliputi tingkat produksi kebun petani. Menjaga produksi juga berkaitan dengan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang perlu lebih digalakkan untuk memperbaiki kebun petani yang sudah tidak produktif. Kemudian juga di dukung dengan sarana dan prasarana (sarpras).

"Sebab jika hulu tidak maksimal, proses di sisi hilir juga akan terdampak. Karena apa yang akan diolah di hilir jika hulu tidak produktif," tegasnya.