Jakarta, Elaeis.co - Semua tipe perkebunan di Indonesia, baik milik negara, rakyat, dan swasta, wajib disertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun hingga 10 tahun pelaksanaannya, masih banyak perkebunan yang belum tersertifikasi.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono, mengatakan, GAPKI awalnya menargetkan seluruh anggotanya tersertifikasi ISPO pada akhir 2020. Tapi tenggat tersebut tidak tercapai karena pandemi Covid-19 terlanjur merebak.

Transisi sistem sertifikasi ISPO dari sistem lama ke peraturan baru juga diakuinya menjadi kendala. Bahkan ada 70 perusahaan yang mengalami penundaan sertifikasi ISPO akibat transisi tersebut.

“Sudah diaudit, tapi karena terjadi transisi, sekarang jadinya masih menggantung,” katanya dalam webinar memperingati 10 tahun ISPO dua hari lalu.

Sejauh ini sudah 496 anggota GAPKI yang menerima sertifikasi ISPO. Menurutnya, GAPKI akan terus mendorong percepatan sertifikasi untuk mewujudkan target 100% anggotanya tersertifikasi ISPO. Salah satunya dengan membentuk komite khusus yang membidangi implementasi ISPO.

“Tidak ada target lain kecuali seluruh anggota harus 100% tersertifikasi ISPO. Sudah dilakukan apa yang bisa dilakukan, ini hanya masalah waktu,” ujarnya.

Hingga Juni 2021 lahan sawit yang mendapatkan sertifikasi ISPO mencapai 5,8 juta hektar dan telah dikeluarkan sebanyak 760 sertifikat. 746 sertifikat diberikan kepada perusahaan, 10 kepada koperasi swadaya, dan 4 untuk koperasi plasma.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menargetkan luasan lahan yang mendapatkan sertifikasi ISPO mencapai 16,38 juta hektar. Sedangkan jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mendapatkan sertifikasi ditargetkan mencapai 2.056 perusahaan.

Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB), Achmad Manggabarani, meminta pemerintah mempercepat sertifikasi ISPO bagi perusahaan maupun pekebun sawit. Upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha perkebunan, alokasi dana untuk penetapan kelas kebun bagi perusahaan dan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi perkebunan rakyat, penyediaan tenaga pendamping pekebun, serta pengaktifan sekretariat Komite ISPO.

“Sekretariat Komite ISPO sangat dibutuhkan, harus menjadi prioritas kalau mau mempercepat sertifikasi ISPO,” katanya.