Bengkulu, elaeis.co - Pemerintah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, menyampaikan hingga saat ini belum ada satu pun perusahaan kelapa sawit di daerah itu yang membayar Corporate Social Responsibility (CSR).

Seharusnya, perusahaan menyerahkan  1-3 persen dari penghasilan untuk dana CSR ke daerah. Namun perusahaan enggan memberikannya.

Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Kaur, Agus Supianto mengatakan, total dana CSR yang terkumpul tahun ini mencapai Rp509 juta. Sayangnya, dana tersebut tidak melibatkan perusahaan kelapa sawit.

"Padahal pembayaran CSR ini wajib, dan sudah diatur dalam Perda No 04 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan," terang Agus, Kamis (7/12).

Pemkab Kaur telah mengirimkan surat peringatan kepada seluruh perusahaan sawit agar membayar CSR sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil, karena perusahaan tersebut tidak meresponnya.

"Kita sudah kirimkan surat, tapi tidak direspon oleh pihak perusahaan," kata Agus.

Gara-gara itu, banyak proyek pembangunan dan program kesejahteraan masyarakat yang diharapkan mendapat dukungan dari perusahaan kelapa sawit menjadi terhambat.

"Tentu tidak disalurkannya CSR membuat proyek-proyek pembangunan dan program kesejahteraan masyarakat terhambat," ujarnya.

Pemkab Kaur berencana mengambil langkah tegas terhadap perusahaan kelapa sawit yang belum membayar CSR. Hal ini bagian dari upaya untuk menegakkan aturan dan memastikan bahwa perusahaan berkontribusi secara adil pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami akan menegakkan aturan dan memastikan bahwa perusahaan berkontribusi secara adil pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.