Medan, Elaeis.co - Para petani sawit swadaya di sejumlah daerah di Pulau Sumatera terus berusaha meningkatkan produktifitas dan kualitas panen demi memenuhi standar yang diinginkan pabrik kelapa sawit (PKS). Banyak petani mengajak pengusaha sawit pemilik PKS menjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Kemitraan juga merupakan jalan bagi kedua belah pihak untuk mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO.

Sayangnya, ajakan bermitra itu sering kali ditolak PKS. Tengok saja cerita Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kota Subulussalam, Aceh, Ir Netap Ginting. Sudah sejak lima tahun yang lalu dia menyampaikan keinginan bermitra dengan sejumlah PKS, namun hingga kini tak ada yang merespon.

“Saya sudah jumpai sejumlah manejer pabrik. Saya tanya kenapa pihak pabrik tidak mau membeli TBS petani sesuai ketetapan pemerintah. Mereka bilang bisa saja, namun dengan syarat para petani menerapkan pola perkebunan sawit yang benar. Termasuk cara memanen yang benar agar rendemen TBS sesuai dengan ketentuan, yakni  19 sampai 21 persen,” katanya kepada Elaeis.co, Senin (19/7).

“Lalu saya katakan, kalau itu maunya para pemilik PKS, maka sebaiknya antara petani dan pengusaha sawit membuat MoU pola kemitraan. Jadi petani bisa dapat pembinaan berkebun yang benar, sementara PKS dapat buah yang berkualitas bagus. Nyatanya sampai sekarang enggak ada jawaban mereka,” sambungnya.

Pengalaman yang sama juga dirasakan oleh Teguh W Hasahatan Nasution. Petani sawit yang kebetulan juga merupakan anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut, itu mengaku sangat ingin menjadi petani plasma mitra PKS.

Menurutnya, di Madina ada sejumlah PKS dan perkebunan sawit milik pengusaha nasional maupun pengusaha lokal. “Mayoritas sudah bangun kemitraan atau plasma dengan petani di dekat wilayah operasionalnya. Tapi di sejumlah kecamatan masih belum terbangun kemitraan,” ungkapnya.

Teguh dan beberapa petani swadaya serta pengurus Asosiasi Petani Sawit Pola Inti rakyat (Aspek-PIR) Madina sudah melakukan pendekatan dan mengajak beberapa PKS membangun kemitraan. Tetapi sejauh ini belum ada PKS yang menyambutnya. “PKS-PKS yang belum mau bermitra ini kayaknya dimiliki pengusaha asal Kota Medan,” bebernya.

Saat didesak, katanya, PKS tersebut tetap menolak dengan alasan kemitraan bukan merupakan kewajiban. “Hebatnya, mereka menjawabnya bukan lewat humas. Ada lawyer yang mewakili untuk menjawab tentang kemitraan yang kami ajukan,” sebutnya.