Medan, elaies.co - Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan program yang dihadirkan pemerintah guna meningkatkan produktivitas dan kualitas kebun kelapa sawit di Indonesia. Sejak tahun 2017, program ini dilaunchingkan dengan memberikan dana hibah kepada petani hingga Rp30 juta/hektar. Dana itu juga merupakan uang dari petani yang dikelola oleh BPDPKS.

Ketua Aspekpir Sumut, Syarifudin kepada elaeis.co mengatakan cukup sulit bagi petani untuk mengikuti program PSR ini. Beragam regulasi dan sejumlah persyaratan yang cukup rumit tidak sanggup dipenuhi petani. Malah tidak jarang aturan yang dinilai petani rancu. Akhirnya capaian PSR cukup rendah.

"Maunya itu PSR dipermudah. Memang awalnya tahun pertama dan kedua capaian PSR tinggi namun sejak tahun ke-3 mulai muncul banyak masalah," terangnya kepada elaeis.co, Sabtu (27/5).

Sejak saat itu, lanjut Syarifudin, sejumlah regulasi dibongkar pasang oleh pemerintah. Mulai dari merubah - ubah permentan, mengganti server PSR, membuka jalur kemitraan dan kedinasan dan terakhir ini membentuk tim gugus tugas percepatan PSR.

Namun hingga kini ia menilai bukan masalah terselesaikan, justru masalah terus hadir bahkan menumpuk. Akhirnya capaian PSR juga tidak maksimal. 

"Dimana-mana setiap hari sosialisasi PSR dilakukan omong kosong semua ini," cetusnya.

"Kalo mau jujur- jujuran petani sawit saat ini sudah mulai curiga dengan program PSR ini, banyak yang meragukan dan mempertanyakannya. Kenapa kalau dana lain selain PSR, seperti SARPRAS dan Beasiswa, tidak serumit ini dibuat aturanya," imbuhnya.

Ia berharap pemerintah mengerti kondisi petani kelapa sawit saat ini. Dimana 6 juta hektar kebun kelapa sawit di Indonesia butuh peremajaan.

"Ayolah pemerintah kita bangun tata kelola sawit ini dari hulunya dengan ikhlas. Jauhkan tendensius politikus dan ego oligarki. Bukankah 6 juta hektar dari 16,38 juta hektar sawit petani kita saat ini butuh peremajaan secara baik. Berikanlah petani kita ruang mudah dan kemudahan untuk mendapatkan uangnya sendiri, bukankah pemerintah bisa hadir sebagai juri dan monitoring saja," harapnya.