Bengkulu, elaeis.co - Pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Bengkulu terhambat karena seretnya pasokan solar subsidi. Kelangkaan solar menyebabkan alat berat yang digunakan untuk tumbang chipping maupun persiapan penanaman kelapa sawit tak bisa bekerja.

Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Bengkulu, Jakfar, mengatakan, langkanya solar subsidi di wilayah tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan rendahnya realisasi penanaman lahan PSR.

"Pemerintah perlu segera mengatasi masalah ini. Bagaimana mau PSR, alat berat tak jalan karena tidak ada solar, mandeg di tengah jalan," kata Jakfar, Rabu (2/8).

Dalam beberapa bulan terakhir petani masih memperoleh pasokan solar subsidi, namun saat ini solar subsidi langka hampir di seluruh SPBU. "Pusing dibuatnya, solar subsidi tiba-tiba menghilang," keluhnya.

Akibat kelangkaan solar subsidi, para petani menjadi terbebani dengan biaya yang lebih tinggi jika harus menggunakan solar nonsubsidi. Program PSR yang hanya didukung dengan dana sebesar Rp 30 juta per hektar dari BPDPKS tak cukup. "Tidak mungkin pakai solar nonsubsidi, siapa yang mau menutupi biaya yang membengkak?" tambahnya.

Menurutnya, keterlambatan progres PSR sangat merugikan petani. "Terlambat menanam menyebabkan panen perdana juga terlambat, itu sangat mempengaruhi ekonomi para petani," ucapnya.

"Ini masalah yang sangat penting dan mendesak. Kami butuh bantuan dari pemerintah, pastikan solar subsidi tersedia," imbuhnya.

Sementara itu, Docik, pengawas salah satu SPBU di Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Bengkulu, mengatakan, saat ini pihaknya hanya mendapatkan kouta solar subsidi sebanyak 8000 liter atau 8 ton untuk dua hari. Untuk memastikan tepat sasaran, penjualan solar di SPBU tersebut wajib menggunakan barcode.

"Dalam sehari satu kendaraan hanya boleh mengisi solar sekali. Pasti ketahuan di barcode kalau sudah membeli solar di hari yang sama. Jadi, barcode ini bisa mengatasi orang yang beli BBM subsidi berkali-kali," jelasnya.

"Kalau terlihat antrean, itu bukan karena ada yang bolak balik mengisi solar. Memang di mana-mana sekarang pada antre solar," tambahnya.

Pembelian solar bersubsidi dengan QR code bertujuan agar penyaluran lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kuota harian. Hal tersebut sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020.

Merujuk aturan tersebut, kendaraan pribadi roda empat memiliki kuota maksimal 60 liter per hari. Lalu kendaraan umum angkutan orang atau barang roda empat maksimal 80 liter per hari. Sedang untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda enam atau lebih maksimal 200 liter per hari.

Adapun masyarakat yang belum mendaftarkan diri dalam program subsidi, maka pembelian solar dibatasi maksimal 20 liter per hari.