Jakarta, Elaeis.co - Masih banyak petani sawit di Kalimantan Tengah (kalteng) belum mengetahui keberadaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Anggota Komisi II DPRD Kalteng, HM Sriosako menyayangkan hal itu karena PSR telah dilaksanakan pemerintah pusat sejak tahun 2017.

Menurutnya, PSR sangat menguntungkan petani karena pemerintah pusat menyediakan dana Rp 30 juta per hektar untuk membantu petani me-replanting kebun sawitnya. Kebun yang bisa diikutkan dalam PSR maksimal empat hektar.

“Tiap kepala keluarga bisa mengikutkan maksimal empat hektar lahan untuk program PSR. Jadi, kalau punya lahan empat hektar yang akan diremajakan, satu kepala keluarga bisa dapat bantuan Rp 120 juta yang diberikan secara bertahap,” katanya, dikutip Antara.

Menurutnya, proses replanting akan diawasi oleh pemerintah. Mulai dari penumbangan, persiapan lahan, penyiapan bibit sawit berkualitas terbaik, perawatan, dan lainnya.

“Jadi, sangat disayangkan kalau program baik ini tidak diketahui secara merata oleh masyarakat khususnya pekebun sawit yang ada di provinsi ini,” sebutnya.

Dia berharap pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota lebih mengoptimalkan sosialisasi Program PSR. “Termasuk membantu masyarakat yang memiliki lahan kebun sawit di luar area penggunaan lain atau APL serta belum ada kelompok tani,” tukasnya.

Dia mengungkapkan, ada sejumlah masyarakat pekebun kelapa sawit di Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Barat, sangat menginginkan ikut Program PSR. Namun, karena lahannya berada di luar APL, akhirnya sampai sekarang tidak bisa mengikutinya.

“Banyak pohon kelapa sawit masyarakat di Parenggean yang sudah tua dan perlu dilakukan peremajaan. Ini perlu juga mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah, agar mereka bisa ikut program PSR ini,” harapnya.

Berdasarkan informasi yang diterima Komisi II DPRD Kalteng dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pemerintah pusat memberi target PSR seluas 15 ribu hektar untuk Kalteng pada tahun ini.

“Jadi sangat disayangkan jika program yang digelontorkan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor perkebunan kelapa sawit tidak berjalan maksimal akibat minimnya sosialisasi,” tutupnya.