Pasir Pangaraian, elaeis.co - Sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) saat ini dianggap menjadi suatu keharusan untuk menjamin harga TBS petani sawit. Sebab itu, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) di Kabupaten Rokan Hulu (rohul), Riau, terus mendorong petani sawit agar ikut sertifikasi RSPO.

Berkat kegigihan pengurus SPKS, baru-baru ini ratusan anggota SPKS Rohul yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Sawit Swadaya Tambusai Sejahtera (PPSTS) berhasil memperoleh sertifikat RSPO.

"SPKS terus mendorong petani sawit masuk dalam sertifikasi RSPO. Sebab, sertifikat RSPO itu sangat penting guna perbaikan tata kelola sawit yang berkelanjutan," kata Ketua SPKS Rohul Iksan kepada elaeis.co, Selasa (6/7).

Menejer ICS PPSTS, Dolly Pasaribu, menambahkan, penerimaan sertifikat RSPO itu bagian dari komitmen dan tujuan SPKS untuk mentrasformasikan petani sawit agar masuk dalam standar pasar minyak sawit dunia.

"Saat ini jumlah anggota SPKS yang tergabung dalam PPSTS yang sudah mendapatkan sertifikasi RSPO sebanyak 102 petani dengan luas 345,94 hektare. Lokasinya di 4 desa yaitu Desa Rambah, Sungai Kumango, Batas, dan Tambusai Barat," papar Dolly.

"Sesuai komitmen dengan SPKS pusat yang disampaikan Sekjen SPKS Mansuetus Darto, di tahun 2023 mendatang akan ada 1.000 petani sawit anggota kami didorong masuk dalam sertifikasi RSPO," ujarnya.

Terkait kondisi harga tandan buah segar (TBS) saat ini yang kian terpuruk, dia berharap pemerintah mengatur ulang penetapan harga pembelian oleh pabrik kelapa sawit (PKS) kepada petani agar bisa sesuai dengan perhitungan biaya produksi yang meningkat sekarang ini.

"Saat ini para petani sawit dalam kondisi kesulitan untuk mempertahankan kebun dan kehidupannya karena harga TBS yang terus turun di bawah Rp 1.000/kg, di beberapa tempat bahkan sampai Rp 600/kg. Dengan harga TBS sekarang ini, petani sangat sulit untuk bertahan," tambahnya.