Lingkungan 

Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Perkebunan Kelapa Sawit Riau

  • Reporter Sany
  • 24 November 2021
Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Perkebunan Kelapa Sawit Riau
Buah kelapa sawit. Elaeis.co

Pekanbaru, Elaeis.co - Riau merupakan provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Dengan demikian dirasa perlu ada strategi penguatan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di sektor perkebunan kelapa sawit tersebut.

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Disbun Riau, Sri Ambar Kusumawati menjelaskan terdapat enam kategori yang kini menjadi fokus dalam ruang lingkup penguatan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di sektor perkebunan kelapa sawit tadi.

Pertama adalah implementasi Program Riau Hijau yakni Pergub Nomor 9 Tahun 2021. Kemudian ada penerapan rencana aksi nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB) yang tertuang dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2019.

"Kita juga sukseskan penyusunan Rancana Aksi Daerah (RAN) Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB). Dimana sampai November 2021 kita sudah konsultasi publik dan rencana Desember 2021 nanti ada peraturan Gubernur Riau," katanya.

Selain itu juga Penerapan ISPO sesuai dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2020. Di Bumi Lancang Kuning ini saat ini baru sebanyak 117 perusahaan kelapa sawit yang telah memiliki sertifikat ISPO tersebut. Jumlah ini hanya sebesar 29,25% dari total perusahaan yang beroperasi di Riau.

"Ada 283 perusahaan atau 71,75% yang belum kantongi ISPO," katanya.

Sementara untuk kelembagaan petani kelapa sawit Riau, baru sebanyak 7 kelembagaan. Ketujuh kelembagaan itu yakni Asosiasi Amanah  di Pelalawan, Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rezeki di Rokan Hulu, Koperasi Bukit Potalo di Pelalawan, Koperasi Sekato Jaya Lestari di Siak, Koperasi Panca Jaya dan beberapa lainnya.

Total ada 3.644,75 hektar kebun kelapa sawit dari tujuh kelembagaan tadi. Dipaparkan pula, luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai 3,3 juta hektar.

Strategi selanjutnya yakni penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB) pekebun. Dari APBN 2020 dan 2021 saat ini sudah sekitar 2.000 STDB terbit di wilayah Riau.

Terakhir adalah mengusulkan dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit dan mengusulkan dalam RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) ke Komisi XI DPR RI. 

"Kita juga sudah koordinasi dengan provinsi Kaltim, Sumut, dan 20 provinsi lainnya. Tentu ini bertujuan untuk menambah penguatan fiskal daerah untuk membangun, termasuk memperbaiki lingkungan hidup yang terdampak," tuturnya.

Sementara itu Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHBUN), Dedi Junaedi, menambahkan upaya tadi merupakan langkah perbaikan dalam sektor pengelolaan. 

"Kita berharap poduksi kelapa sawit tetap tumbuh. Dimana tercatat 55 persen ekspor turunan kelapa sawit berasal dari Indonesia. Kita berharap bisa mencapai 70 persen," paparnya.

Menurutnya, kelapa sawit pantas menjadi komoditi unggulan. Sebab tidak ada produk dari kelapa sawit yang tidak bernilai ekonomis.

Editor: Sany Panjaitan