Jakarta, Elaeis.co - Untuk meredam gejolak harga minyak goreng (migor) yang terus mengalami kenaikan, pemerintah telah memutuskan untuk melakukan subsidi harga agar bisa terjangkau oleh masyarakat.

Sebagaimana diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu, dana subsidi migor diambil dari kas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) sebesar Rp 3,6 triliun dan diberlakukan untuk masa enam bulan yang bisa diperpanjang bila diperlukan.

Namun dana subsidi migor tersebut kemungkinan besar membengkak. Hal ini diketahui Elaeis.co dari laman resmi Kementerian Perekonomian yang mengutip hasil rapat Komite Pengarah BPDPKS secara daring, Selasa (18/1/2022).

Rapat daring itu dipimpin oleh Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif diwakili oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi FX Sutijastoto, Menteri Pertanian diwakili Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani diwakili Direktur Jederal Perbendaharaan, Menteri PPN/Kepala Bappenas diwakili Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, dan Ketua Dewan Pengawas BPDPKS Evita H Legowo.

Juga hadir Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS, Narasumber Utama Komite Pengarah, dan Tim Asistensi Menko Perekonomian. 

Airlangga menyebutkan, pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan upaya menutup selisih harga migor demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil. 

Kebijakan ini, kata dia, didasarkan atas hasil evaluasi yang mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan harga migor bagi masyarakat.

Menindaklanjuti kebijakan sebelumnya, pemerintah memastikan kembali agar masyarakat dapat memperoleh harga migor kemasan dengan harga terjangkau Rp 14.000 per liter.

“Dalam rapat ini diputuskan bahwa untuk selisih harga minyak goreng akan diberikan dukungan pendanaan dari BPDPKS sebesar Rp 7,6 triliun,” kata Airlangga Hartarto.

Tidak ada penjelasan tambahan mengenai kenapa dana subsidi membengkak hingga Rp 7,6 triliun.

Namun berdasarkan keterangan laman itu kemungkinan pembengkakan dana subsidi karena pemerintah berupaya menutup selisih harga migor tidak hanya untuk kemasan satu liter, tetapi juga diberikan untuk kemasan 2, 5, dan 25 liter.

Kata Airlangga, migor kemasan dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 250 juta liter per bulan selama jangka waktu enam bulan. 

Pemerintah juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, minimal satu bulan sekali, terkait dengan implementasi kebijakan ini.

“Pemberlakuan kebijakan satu harga untuk minyak goreng yakni sebesar Rp 14.000,00 per liter akan dimulai pada hari Rabu (19/1/2022) pukul 00.00 WIB di seluruh Indonesia. Namun, khusus untuk pasar tradisional diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya satu minggu dari tanggal pemberlakuan,” kata Menko Airlangga.