Pekanbaru, Elaeis.co - Ternyata, selama ini Provinsi Riau tidak pernah mendapatkan duit pajak sawit dari sektor pungutan ekspor. Padahal, 20 persen ekspor CPO Indonesia berasal dari Riau. 

Terus, Riau dapat apa?

"Kita (Pemprov Riau), sedang memperjuangkan untuk mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dari sektor pungutan ekspor," kata Kepala Dinas Perkebunan Riau, Zulfadli, Jumat (3/9) kemarin.

Perjuangan itu bukan tanpa dasar. Sebab Riau merupakan daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Luas kebun sawit di bumi lancang kuning ini mencapai 4,1 juta hektare. 

Bahkan berdasarkan data statistik CPO di Indonesia, 40 juta metrik per ton dalam satu tahun yang di ekspor, 20 persennya dari Provinsi Riau.

"Karena itu kami berharap kepada pemerintah pusat ada kebijakan DBH sawit bagi daerah penghasil sawit, termasuk Riau," kata dia.

Jika diberikan, dana tersebut nantinya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan infrastruktur. "Kita juga perlu adanya pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan lainnya," kata dia.

Untuk memperjuangkan itu, Gubernur Riau Syamsuar bersama gubernur daerah penghasil sawit lainnya di Indonesia juga sudah sepakat akan menyurati Komisi XI DPR RI. 

Apalagi saat ini Komisi XI DPR RI sedang melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD). 

"Gubernur-Gubernur daerah penghasil sawit sudah sepakat untuk menyurati Komisi XI. Sebelumnya juga sudah dilakukan pertemuan antara para gubernur penghasil sawit di Indonesia," pungkasnya.