Medan, elaeis.co - Pemerintah pusat memberikan target yang luar biasa berat bagi Pemprov Sumatera Utara (sumut) terkait penerbitan surat tanda daftar budidaya (STDB) serta sertifikasi Indonesia sustainable palm oil (ISPO) bagi para petani sawit swadaya.

"Target itu semua harus bisa dituntaskan untuk tahun anggaran 2022 ini," kata Kepala Dinas Perkebunan (disbun) Sumut, Lies Handayani Siregar, kepada elaeis.co, Kamis (24/3/2022).

Ia merinci, penerbitan STDB untuk tahun 2022 harus bisa mencapai 20.500 lembar. Padahal realisasi sampai triwulan 2022 ini baru mencapai 1.300 surat.

Sementara untuk ISPO, Lies mengatakan, Sumut harus bisa mendapatkan 1.200 sertifikasi di tahun anggaran 2022.

"Semua target yang diberikan pemerintah pusat ini sudah saya sampaikan kepada para pejabat dari dinas yang membidangi pertanian dan perkebunan dari berbagai kabupaten sentra perkebunan sawit di Sumut dalam pertemuan koordinasi Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (TPD RAP-KSB) Sumut dua hari lalu," kata Lies.

Ia sendiri berharap para petani sawit swadaya yang tergabung dalam berbagai organisasi, termasuk Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade), agar proaktif supaya proses penerbitan STDB dan ISPO bisa dipercepat.

"Kepada Samade saya harap bisa menyosialisasikan tentang pentingnya STDB dan ISPO ini. Teman-teman petani sawit di Samade sudah bisalah mengumpulkan surat keterangan atau hal terkait legalitas kebun sawit masing-masing," katanya.

Ia menyebutkan, STDB sangat penting diperoleh para petani sawit Samade karena kelak bisa digunakan untuk ikut program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan proses sertifikasi ISPO.